Ini Jadwal Lengkap Penyerahan SK Pengangkatan PPPK di 12 Kabupaten Kota se-Provinsi Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dijadwalkan akan keliling ke 12 kabupaten kota se Provinsi Riau untuk menyerahkan SK pengangkatan PPPK.

Penyerahan SK pengangkatan PPPK Pemprov Riau ini diawali di Kota Pekanbaru pada Rabu (19/6/2024).

Total ada 2.578 PPPK yang bersiap menerima SK. Mereka tersebar di 12 Kabupaten Kota se-Provinsi.

Dengan rincian 2.337 Orang Guru, 135 Orang Tenaga Kesehatan dan 106 Orang Tenaga Teknis.

"Iya, nanti saya akan roadshow keliling ke 12 kabupaten kota untuk menyerahkan secara langsung SK pengangkatan PPPK, jadi bersabar saja, dan tunggu kami di daerah masing-masing," kata Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, Kamis (20/6/2024).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, setelah Kota Pekanbaru, Pj Gubri akan menyerahkan SK PPPK di Kota Dumai dan Bagan siapi-api yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2024.

Kemudian lanjut ke Kabupaten Siak pada Rabu 26 Juni 2024.

Setelah itu baru ke Kabupaten Bengkalis dan Meranti pada hari Kamis 27 Juni 2024.

Baca juga: Pj Gubri SF Hariyanto Serahkan SK kepada 569 PPPK Pemprov Riau

Baca juga: Terima SK, PPPK Pemprov Riau Tersenyum Sumringah: Sudah Berbulan-bulan Kami Menunggu

Baca juga: Tak Sebahagia Rekan-rekannya, 23 Calon PPPK Pemprov Riau ini Masih Belum Terima SK Pengangkatan

Penyerahan SK PPPK oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto akan berlanjut ke Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu pada Jum'at 28 Juni 2024. Kemudian pada Senin 1 Juli 2024 penyerahan SK di Kabupaten Inhil dan Kuansing.

Terakhir penyerahan SK PPPK akan dilaksanakan di Kampar dan Rokan Hulu yang dijadwalkan pada Rabu 3 Juli 2024.

Kepala BKD Riau Ma'mun Murod, Kamis (20/6/2024) mengungkapkan, meski jadwal penyerahan SK PPPK di 12 kabupaten kota sudah disusun, namun bisa saja jadwal tersebut berubah dan tanggal penyerahan nya bergeser. Sebab semua tergantung kesiapan Pj Gubernur Riau.

"Jadi jadwal itu sifatnya masih tentatif dan bisa berubah, karena minta persetujuan pimpinan (Pj Gubri) dulu," katanya.

( Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)