Kunci Jawaban Soal Sumatif PKN Bab 3 Bagian 2 Kelas 8 SMP dan MTs Buku Paket Kurikulum Merdeka

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berikut kunci jawaban untuk soal sumatif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Bab 3 bagian 2 kelas 8 SMP dan MTs buku paket Kurikulum Merdeka .

Pelajaran PKN Kelas 8 pada Bab 3 buku paket Kurikulum Merdeka ini tentang memaknai peraturan perundang-undangan.

Berikut kunci jawaban untuk soal sumatif Bab 3 sesuai buku paket Kurikulum Merdeka dalam bentuk pilihan ganda dan essay :

A. Pilihan Ganda

1. Salah satu ciri khas negara kesatuan adalah...
A. Memiliki banyak partai politik.
B. Memiliki sistem pemerintahan yang desentralisasi.
C. Memiliki kewenangan yang terpusat pada pemerintah pusat.
D. Memiliki banyak kepala negara.

Kunci jawaban : C

2. Lembaga negara yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah adalah...
A. Presiden
B. DPR
C. DPD
D. MPR

Kunci jawaban : B

3. Sidang DPR untuk membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) disebut...
A. Sidang Paripurna
B. Sidang Pleno
C. Sidang Pansus
D. Sidang Luar Biasa

Kunci jawaban : A

4. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah...
A. 2 tahun
B. 3 tahun
C. 4 tahun
D. 5 tahun

Kunci jawaban : C

5. Kabinet Menteri dibentuk oleh...
A. Rakyat
B. DPR
C. Presiden
D. MPR

Kunci jawaban : C

6. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang...
A. Tertinggi
B. Tinggi
C. Banding
D. Negeri

Kunci jawaban : A

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang untuk...
A. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
B. Mengajukan usulan RUU kepada DPR
C. Melaksanakan putusan pengadilan
D. Menyelenggarakan pemilu

Kunci jawaban : A

8. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah...
A. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
B. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah pusat
C. Untuk memperkuat sentralisasi pemerintahan
D. Untuk melemahkan peran pemerintah pusat

Kunci jawaban : A

9. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah...
A. Memperkuat sentralisasi pemerintahan
B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
C. Mempersempit kesenjangan antar daerah
D. Memperkuat peran pemerintah pusat

Kunci jawaban : B

10. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah...
A. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di daerah
B. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
C. Kurangnya dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah
D. Semua jawaban benar.

Kunci jawaban : B

B. Essay

1. Jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal!

Kunci jawaban : Perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal:
- Negara kesatuan:
Kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat.
Daerah hanya memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
- Negara federal:
Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan yang otonom.

2. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia diatur dalam konstitusi?

Kunci jawaban : Sistem pemerintahan di Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945. Konstitusi ini mengatur tentang struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak rakyat.

3. Jelaskan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia!

Kunci jawaban :
Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda:
MPR: Memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD.
DPR: Memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah.
DPD: Memiliki kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi daerah.
Presiden: Merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Wakil Presiden: Membantu presiden dalam menjalankan tugasnya.
Kabinet Menteri: Membantu presiden dalam menjalankan tugasnya

4. Jelaskan secara singkat tentang sistem pemerintahan di Indonesia, meliputi struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya!

Kunci jawaban : Sistem Pemerintahan di Indonesia:
- Struktur Pemerintahan:
Pemerintah Pusat: Terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, dan Lembaga-lembaga Negara.
Pemerintah Daerah: Terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Desa.
- Pembagian Kekuasaan:
Kekuasaan Legislatif: Dipegang oleh DPR dan DPD.
Kekuasaan Eksekutif: Dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Kabinet Menteri.
Kekuasaan Yudikatif: Dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- Prinsip-prinsip Dasar:
Pancasila: Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
UUD 1945: Sebagai konstitusi negara.
Demokrasi: Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia.

5. Bagaimana peran dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Jelaskan secara singkat peran dan fungsi masing-masing lembaga!

Kunci jawaban : Peran dan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara:
MPR: Memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD.
DPR: Memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah.
DPD: Memiliki kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi daerah.
Presiden: Merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Wakil Presiden: Membantu presiden dalam menjalankan tugasnya.
Kabinet Menteri: Membantu presiden dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada DPR.
Mahkamah Agung: Lembaga peradilan yang tertinggi.
Mahkamah Konstitusi: Berwenang untuk mengadili perkara mengenai undang-undang dasar, perselisihan antar lembaga negara, dan pembubaran partai politik.

6. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Jelaskan tujuan dan manfaat otonomi daerah bagi bangsa Indonesia!

Kunci jawaban : - Otonomi Daerah:
Pengertian: Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- Tujuan:
Meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mempercepat pembangunan daerah.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Manfaat:
Daerah dapat lebih leluasa dalam mengembangkan potensi dan sumber dayanya.
Masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan daerahnya.
Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat ditingkatkan.

7. Sebutkan beberapa contoh penerapan otonomi daerah di Indonesia! Jelaskan secara singkat contoh-contoh tersebut!

Kunci jawaban : Contoh Penerapan Otonomi Daerah:
- Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda).
- Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya.
- Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerahnya.

8. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Jelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut!

Kunci jawaban :
- Tantangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah:
Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di daerah.
Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kurangnya dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya otonomi daerah.
- Strategi untuk Mengatasi Tantangan:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meningkatkan pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya otonomi daerah.

Demikian kunci jawaban untuk soal sumatif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Bab 3 bagian 2 kelas 8 SMP dan MTs buku paket Kurikulum Merdeka .

( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )