Kunci Jawaban Soal Sumatif PKN Bab 3 Kelas 8 SMP dan MTs Buku Paket Kurikulum Merdeka

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berikut kunci jawaban untuk soal sumatif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Bab 3 kelas 8 SMP dan MTs buku paket Kurikulum Merdeka .

Pelajaran PKN Kelas 8 pada Bab 3 buku paket Kurikulum Merdeka ini tentang memaknai peraturan perundang-undangan.

Berikut kunci jawaban untuk soal sumatif Bab 3 :

1. Urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam ...
a. Pasal 22 Ayat A UUD 1945
b. Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
c. Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2011
d. UUD 1945 pasal 1 ayat (3)

Kunci jawaban : b

Pembahasan : Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan

2. Sesuai amanat pasal 3 ayat (1) maka MPR berhak untuk ...
a. memberhentikan dan mengangkat Presiden
b. mengubah dan menetapkan aturan Pemerintah
c. memberhentikan dan mengangkat Menteri
d. mengubah dan menetapkan UUD

Kunci jawaban : d

Pembahasan : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1).

3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dapat dibuat oleh ...
a. Lembaga negara atau pejabat yang berwenang
b. Rakyat
c. Semua orang
d. Presiden

Kunci jawaban : a

Pembahasan : Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD 1945 berikut ini, kecuali...
a. Usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
c. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
d. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 persen dikurangi satu dari anggota MPR.

Kunci jawaban : d

Pembahasan : Yang tepat adalah putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari anggota MPR.

5. Peraturan Pemerintah letaknya diantara ...
a. PERPU dan Peraturan Presiden
b. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
c. PERPU dan UUD 1945
d. UUD 1945 dan TAP MPR

Kunci jawaban : a

Pembahasan : Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

6. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal ...
a. 1 ayat 3
b. 3 ayat 1
c. 1 ayat 2
d. 2 ayat 1

Kunci jawaban : a

Pembahasan : Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum."

7. Dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan asas berikut ini, kecuali...
a. Bhinneka Tunggal Ika
b. Kepribadian
c. Pengayoman
d. Keadilan

Kunci jawaban : b

Pembahasan : Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- Pengayoman
- Kemanusiaan
- Kebangsaan
- Kekeluargaan
- Kenusantaraan
- Bhinneka Tunggal Ika
- Keadilan
- Kesamaan kedudukan
- Ketertiban dan Kepastian hukum
- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

8. Perubahan dalam UUD dapat dilakukan namun dengan cara adendum. Maksud dari adendum adalah
a. Menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
b. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
c. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
d. Tetap mempertahankan NKRI.

Kunci jawaban : a

Pembahasan : Melakukan perubahan dengan cara adendum, yakni menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.

9. Menurut aturan, urutan peraturan perundang-undangan paling tinggi yaitu ...
a. Peraturan Presiden
b. UUD 1945
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Daerah

Kunci jawaban : c

Pembahasan : Urutan peraturan perundang-undangan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

10. "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Kalimat diatas merupakan isi dari ...
a. UUD 1945 pasal 1 ayat (3)
b. Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
c. UUD 1945 pasal 22 Ayat A
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Kunci jawaban : c

Pembahasan : Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 Ayat A UUD 1945 menegaskan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Demikian kunci jawaban untuk soal sumatif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Bab 3 kelas 8 SMP dan MTs buku paket Kurikulum Merdeka .

( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )