17 Agustus Harga Pertalite Naik? Luhut Pastikan Pengendara Sepeda Motor Tidak Terdampak

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gonjang ganjing kenaikan harga BMM pada Agustus 2024 disorot publik.

Pemerintah dikabarkan akan membatasi pembelian BBM guna menekan pengeluaran untuk subsidi.

Untuk aturannya memang belum dirilis, namun berikut perkembangan isu tersebut.

Terbaru, ,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tidak akan menaikan harga BBM Pertalite (RON 90) untuk pengendara sepeda motor.

Sebagaimana diketahui, ada 130 juta pengendara sepeda motor yang menggunakan Pertalite setiap harinya.

"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Enggak akan itu," kata Luhut di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Akan tetapi pemerintah katanya melanjutkan sedang berupaya agar penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran.

Sebab, jika aturan tersebut bisa diterapkan, maka pemerintah bisa menambal kerugian akibat subsidi BBM.

"Penghematannya negara bisa mencapai Rp 45 triliun," tuturnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menegaskan tidak ada skenario pembatasan program BBM Subsidi seperti Pertalite.

Baca juga: Iptu Rudiana Selalu Menangis dan Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Baca juga: Bahkan Hotman Paris Pun Tak Terima Vonis Bebas Ronald Tannur: Minta Perhatian Prabowo

"Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan harga (BBM), tidak ada pembatasan dalam artian ini ya pengaturan supaya tepat sasaran," kata Susiwijono, Kamis (25/7/2024).

Adapun Pemerintah tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi tersebut ditargetkan selesai pada minggu ini.

"Kalau Perpres-nya kan waktu dibahas kemarin sudah ada draft-nya. Draft revisi Perpres-nya teruskan ada catatan-catatan kemarin yang perlu di review lagi dibahas di rakor teknis, mudah-mudahan minggu ini selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, Susiwijono menyampaikan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai revisi Perpres nomor 191 tahun 2014, dipastikan tidak ada kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi.

Ketimbang pembatasan, pemerintah akan mengelompokkan siapa saja kelompok masyarakat yang benar-benar berhak untuk membeli BBM subsidi.

"Kemarin sudah dirakortaskan Menteri, mendetailkan mengenai teknisnya tidak ada kenaikan harga, juga tidak ada pembatasan. Intinya pengaturan kembali supaya tepat sasaran," pungkasnya.

Baca juga: Nyamar jadi Cewek Cantik di Michat, Waria di Pekanbaru Peras Penghuni Hotel, Minta Bayaran 400 Ribu

Baca juga: Tanda-tanda Kasus Kematian Vina dan Eky semakin Jelas dan Terbuka, Iptu Rudiana Sudah Bersuara

Dorong BBM berbasis fosil

Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga kata Luhut mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil. 

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," kata Luhut.

Dia bilang kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, sementara bioetanol jauh lebih rendah kandungan sulfurnya bisa hanya mencapai 50 ppm.

Kondisi sulfur yang tinggi tentu akan mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia.

Maka dengan pengembangan bioetanol diyakini bisa menekan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pada akhirnya, bakal menghemat anggaran negara untuk penyakit pernapasan hingga Rp 38 triliun.

"Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," ungkapnya.

Menurut Luhut, saat ini pengembangan bioetanol sedang dilakukan Pertamina, yang diharapkan berjalan dengan baik sehingga bisa segera diterapkan.

"Ini sekarang lagi proses dikerjakan Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, kita bisa mengemat lagi (anggaran negara)," kata Luhut

Sebelumnya, Luhut juga menyatakan, pemerintah menargetkan kapasitas produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dalam negeri mencapai 600.000 unit pertahun pada 2030.

Hal itu seiring penggunaan kendaraan listrik maka dapat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dihemat hingga Rp 131 miliar pertahun.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga dapat mengurangi impor BBM hingga 45 juta liter per tahun dan mengurangi emisi karbondioksida sekitar 160.000 ton per tahun.

"Angka ini akan bertambah seiring jumlah kendaraan yang beredar," ujarnya saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024) lalu.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)