Sebelum Direshuffle Joko Widodo , Yasonna Laoly Sudah Berniat Mengundurkan Diri pada September 2024

TRIBUNPEKANBARU.COM - Ternyata Yasonna Laoly sudah berencana mengundurkan diri pada bulan September sebelum didepak Presiden Jokowi dalam reshuffle.

Kepastian Yasonna Laolymengundurkan diri disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat.

Dengan demikian , didepaknya Yasonna Laoly dalam kabinet Jokowi dinilai hal yang biasa-biasa saja .

Dan PDI P juga memandang reshuffle tersebut juga sebagai hal yang biasa-biasa saja.

Pasalnya Yasonna Laoly sudah terpilih sebagai anggota DPR RI

Djarot mengatakan bahwa partainya biasa-biasa saja melihat Yasonna Laoly dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan digantikan politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Menurut dia, Yasonna sudah berniat mengundurkan diri pada September mendatang lantaran terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

"Enggak, ini biasa-biasa saja, karena kita juga menyadari bahwa jabatan menteri itu jabatan politis. Dan ini malah bagus untuk Pak Yasonna ya. Lebih baik Beliau diberhentikan dan kita lebih cepat-cepat untuk bersiap diri," kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

"Karena Pak Yasonna kan juga terpilih sebagai anggota DPR RI, ya, rencananya juga September akan mengundurkan diri, tapi ini lebih cepat lebih baik. Dan Beliau (Yasonna) juga sangat siap," kata dia.

Bagi PDI-P, kata Djarot, hal yang terpenting Yasonna sudah bekerja maksimal selama membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 sampai saat ini.

Kata Djarot, Yasonna menjalankan tugasnya dengan baik dan lurus dengan tetap berpegang teguh pada konstitusi.

"Yang kedua, saya dapat informasi bahwa Pak Jokowi juga sudah berbicara dengan Pak Yasonna. Jadi silakan saja," ujar Anggota DPR Fraksi PDI-P ini.

Kendati begitu, Djarot mengatakan bahwa PDI-P melihat reshuffle atau perombakan kabinet ini bukan untuk membangun efektivitas pemerintahan di sisa masa jabatan.

"Tapi lebih banyak untuk mengonsolidasi kekuasaan Pak Jokowi dalam rangka mengontrol pemerintahan yang akan datang," ujar dia.

"Coba sekarang bayangkan. Dibentuk satu badan baru, badan kantor komunikasi presiden. Ditunjuklah kepala badannya. Tapi juga ada kantor staf kepresidenan, dan ada deputi yang juga bertugas mengurusi masalah komunikasi presiden. Ini bagaimana nanti koordinasinya? Siapa yang menjadi jubir presiden, ini juga bisa ada konflik. Kami melihatnya seperti itu," ucap dia.

Sisa Kader PDI P di Kabinet Jokowi

Hanya inilah menteri dari PDI Perjuangan yang tersisa di kabinet Joko Widodo setelah Menteri dari PDI Perjuangan, Yasonna H. Laoly, dicopot Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

sejumlah nama Manteri dari PDI P yang masih dalam kabinet Joko Widodo yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Resuflle yang dilakukan Joko Widodo dengan mengganti Manteri dari PDI P tentu saja mengabarkan jika Joko Widodo tak laji sejalan dnegan Megawati .

Ini jelas sebuah kekuatan yang ingin diperlihatkan oleh Joko Widodo. Bahwa ia adalah pemimpin dan punya hak preprogatif .

Dan beginilah tanggapan PDI P

Yasonna H. Laoly digantikan oleh kader Partai Gerindra, Supratman Andi Atgas, yang dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. 

Pencopotan Yasonna kian memperuncing hubungan Jokowi dengan partai banteng yang dulu menyokongnya habis-habisan.

Juru Bicara DPP PDIP Chico Hakim mengatakan, partainya tak mempermasalahkan Yasonna dicopot oleh Jokowi di ujung masa kekuasannya, yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Bila yang bersangkutan merasa perlu mencopot menteri dari PDI Perjuangan, tentu kami tidak akan mempermasalahkan," kata Chico. 

Dalam pernyataannya, Chico tidak menyebut nama Jokowi langsung. Ia menyebutnya dengan "yang bersangkutan".

Langkah PDI P

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut, ada dua hal yang mengemuka dari reshuffle atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang dua bulan lengser.

Pertama, ada nuansa politik karena mengganti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang tadinya dijabat oleh Yasonna Laoly beralih ke Supratman Andi Agtas.

Kemudian, mengganti Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Arifin Tasrief ke Bahlil Lahadalia.

Diketahui, Yasonna dan Arifin Tasrief adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sementara itu Supratman adalah kader Partai Gerindra dan Bahlil adalah kader Partai Golkar.

Dengan pencopotan dua menteri PDI-P, otomatis menyisakan 

"Di sisi menteri yang di-reshuffle menguat dimensi politiknya. Karena menteri-menteri dari PDIP diganti oleh menteri dari Gerindra dan Golkar,” kata Agung kepada Kompas.com, Senin (19/8/2024).

Kemudian, Agung mengatakan, di sisi kepala badan yang mengemuka dimensi teknokratisnya. Pasalnya, kepala badan yang diangkat merupakan orang-orang punya rekam jejak yang kuat.

Menanti langkah PDI-P

Terkait reshuffle tersebut, Agung juga menggarisbawahi perihal adanya upaya menggusur PDI-P dari Kabinet Indonesia Maju karena dianggap berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Persis (menggeser PDI-P). Karena PDI-P memilih berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Agung, perpolitikan di Tanah Air semakin memanas usai reshuffle. Langkah PDI-P pun dinanti. Apakah tetap berani kritis atau justru mengamankan posisinya.

“Satu hal yang kita tunggu dan menjadi pertanyaan fundamental pascareshuffle. Bagaimana respons PDI-P. Apakah semakin keras dan kritis, atau tetap berselancar menimbang posisi menterinya yang lain masih aman,” katanya.

Hubungan PDI-P dan Jokowi

Sebagaimana diketahui, hubungan PDI-P dan Jokowi diduga merenggang semenjak Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil Presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Putra sulung Jokowi tersebut diusung oleh Partai Golkar dan akhirnya didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Padahal, dia tercatat sebagai kader PDI-P.

Di sisi lain, PDI-P diketahui mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Bahkan, Presiden Jokowi hadir saat PDI-P mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada 21 April 2024.

Konflik internal tersebut akhirnya tidak bisa lagi ditutupi dari publik saat Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak pada Pilpres 2024, oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Bahkan, kubu Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan sengketa hasil pilpres tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun, akhirnya gugatan dua kubu tersebut ditolak semuanya oleh MK.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.

Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan sengketa hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada 22 April 2024.

Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

Menarik untuk diikuti , bagaimana pemerintaha Prabowo Subianto nantinya akan merealisasikan para menteri yang akan membantunya . (*)

( Tribunpekanbaru.com )