Anies Sudah Setuju Bertarung di Pilkada Jabar , Namun ada yang Cawe Cawe Menjegal

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tegas, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat , Ono Surono mengatakan ada pihak yang menjegal usaha Anies Baswedan ikut di Pilkada Jabar .

Bahkan ia dengan lantang mengatakan sosok yang dinilainya cawe cawe yang mengakibatkan Anies tak jadi ikut di Pilkada Jabar.

Sejatinya menurut Ono , Anies Baswedan sudah siap untuk ikut di Pilkada Jabar . Namun ada pihak yang kemudian melakukan penjegalan hingga rencana itu gagal .

Lantas , siapakah sosok yang disebut Ono ? 

Baca juga: Tolak Ikut Pilkada Jabar, Anies Baswedan Beri Apresisi dan Penghormatan Partai yang Mendukungnya

Ya , Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, mengatakan Anies Baswedan sempat menyetujui untuk maju di Pilkada Jabar 2024 melalui PDIP. 

Namun pada hari terakhir pendaftaran Anies Baswedan digadang-gadang menolak untuk maju di Pilgub Jabar. 

“Tentunya ada sebuah proses, mungkin 3 hari atau 2 hari yang lalu terakhir kami mendapatkan kabar bahwa Pak Anies Baswedan bersedia diusung oleh PDIP Perjuangan untuk maju di Jawa Barat.,” kata Ono di KPUD Jabar, Jumat (30/8/2024). 

Ono secara blak-blakan menyebut Anies dihambat untuk bisa mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

“Ya, ada penjegalan. Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI dan ini juga terjadi di Jawa Barat teman-teman bisa menafsirkan sendiri dan bentuknya seperti apa,” kata dia. 

Ono menyebut, upaya penjegalan tersebut dilakukan oleh Mulyono and Geng. 

Sebelumnya, nama Mulyono ramai diperbincangkan di sosial media sebagai nama dulu Presiden RI Jokowi Dodo. 

“Tapi fakta itu (dijegal) yang kita alami bersama,” ujarnya. 

Ono secara tegas meminta Mulyono jangan cawe-cawe di Pilkada. 

Baca juga: Pengamat Sebut Elektabilitas Anies Baswedan Selalu Tinggi Tapi Cenderung Dikerjai

“Mulyono jangan cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya,” kata Ono.  

Disinggung perihal restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ono menyebut hal tersebut bagian dari kewenangan DPP Partai.