Pelantikan Anggota DPRD Inhil Diwarnai Aksi Demo Mahasiswa, Tuntut Program 100 Hari Kerja

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diwarnai demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Kabupaten Inhil di Jalan HR Soebrantas, Tembilahan, Selasa (17/9/2024) pagi.

Mahasiswa Universitas Islam Indragiri (Unisi) melakukan long march dari gedung kampus Unisi yang tidak jauh dari Gedung DPRD Inhil dan tiba di depan Gedung DPRD Inhil sekitar 10.50 Wib.

Massa yang berjumlah hampir ratusan ini langsung menyampaikan orasinya di luar pagar Gedung DPRD Inhil di bawah pengawalan petugas keamanan dan kepolisian yang menjaga prosesi pelantikan anggota DPRD Inhil periode 2024 – 2029 yang sedang berlangsung.

Pada aksi kali ini massa membawa 4 tuntutan, yaitu, meminta DPRD Kabupaten Inhil memastikan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meminta DPRD Kabupaten Inhil untuk memberikan perlindungan dan bantuan masyarakat terdampak krisis iklim, mendesak DPRD Kabupaten Inhil membuat program 100 hari serta mendesak DPRD Kabupaten Inhil memberikan beasiswa kepada masyarakat tidak mampu.

Korlap Aksi, Naufal Faskah meminta para wakil rakyat untuk memperhatikan persoalan terkait bidang perkebunan, pendidikan dan penggunaan APBD yang harus tepat sasaran.

“Ratusan hektar kebun rakyat yang rusak, mana perwakilan rakyat, mana pemerintah. Selama ini tidak ada solusi konkrit, jika kebun rakyat rusak, maka ekonomi juga rusak,” ujar Korlap.

Oleh karena itu massa aksi menuntut program 100 hari kepada wakil – wakil rakyat periode 2024 – 2029 yang baru saja dilantik.

Selanjutnya korlap 2, Taufik Hidayatullah menuntut keadilan pada tupoksi Anggota DPRD Inhil untuk periode yang baru saja dilantik.

“Kita menuntut keadilan, menuntut hak kita, menuntut hak-hak rakyat dari janji-janji dan amanah yang diterima dari wakil-wakil kita,” ucap Taufik.

Setelah mengikuti proses pelantikan, sejumlah anggota DPRD Inhil periode 2024 – 2029 menemui massa aksi di Gerbang Depan Gedung DPRD Inhil.

Dihadapan Samino, Taufik, M Sabit, Amd Junaidi, Andy Suganda, Samsidik, Kausar, dan beberapa anggota DPRD Inhil lainnya, Presma Unisi, Alfian membeberkan jika 2 Triliun lebih APBD Inhil dimana 20 persen yang dialokasikan untuk pendidikan, namun tidak diketahui persis kemana anggaran tersebut dialokasikan.

“Artinya ada ratusan miliyar untuk pendidikan, kemana anggaran untuk pendidikan itu, kita tidak pernah mendapatkan Beasiswa dari APBD Inhil ini. Kita tanya ribuan mahasiswa unisi, tidak ada,” ujar Presma Unisi.

Mewakili 45 anggota DPRD Inhil, Samino membenarkan terkait anggaran pendidikan setiap tahun yang dialokasikan oleh pemerintah daerah tersebut.

Menurut Samino, anggaran sekitar Rp. 400 M telah di habiskan untuk gaji yang dialokasikan di Dinas Pendidikan, namun melalui DPRD Inhil melalui Komisi IV akan memperjuangkan tuntutan tersebut.

“Kami apresiasi kepada aksi adek – adek ini dan akan menjadi catatan kami melalui komisi IV. Bagaimana berikutnya, bisa kita perjuangkan agar mahasiswa juga merasakan dan menerima beasiswa dari ABPD yang ada,” pungkas Samino.

Setelah diterima oleh anggota DPRD Inhil tersebut, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan teratur. (Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli).