Singgung Kekuatan Asing, Dharma Pongrekun Wanti-wanti Pram-Rano, Ancaman Pandemi Bukan Omong Kosong

Di antaranya biaya yang cukup besar, seperti pembuatan baliho, spanduk, banner menurut Dharma itu dipasang atas inisiatif dan biaya pribadi dari relawan.

"Saya dan tim pemenangan hanya memberi template contoh baliho, spanduk, dan mereka sendiri yang mencetaknya dengan biaya pribadi," jelas Dharma.

Contoh lain menurut Dharma, ia tidak membayar para saksi dan jumlahnya pun hanya terbatas.

Dharma mengatakan jumlah saksi pihaknya hanya sekitar 9.000 dari total 14.775 TPS di Pilgub Jakarta.

Sepanjangan tahapan Pilgub Jakarta yang dijalani, Dharma mengaku hanya bergerak dengan pasangannya Kun Wardana Abyoto dibantu relawan tanpa adanya konsultan politik.

"Jadi saya dan Pak Kun dibantu relawan saja yang bergerak, kita tidak punya konsultan," kata Dharma.

Namun dengan capaian mampu meraih 10 persen suara di Pilgub Jakarta, bagi Dharma adalah sebuah kemenangan meski ia gagal sebagai gubernur.

"Raihan 10 persen itu tidak mudah, tapi itulah skenario Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita bisa meraih 10 persen itu dengan adab yang indah," kata Dharma.

Dharma mengaku bangga dengan raihan 10 persen suara atau 459.230 suara di Pilgub Jakarta, sebab pemilihnya tidak tunduk pada iming-iming sembako dan amplop.

"Para pemilih saya yang 10 persen inilah pemenang sesungguhnya, karena adabnya indah, adab adalah hal terpenting untuk bangsa ini," ujar Dharma.

Pengakuan Dharma soal dana Rp 5 miliar yang dihabiskan di Pilgub Jakarta, cukup bikin kaget dan tak masuk akal.

Sebab Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam satu kesempatan menyatakan bahwa biaya politik Pilkada di Indonesia sangat tinggi.

Menurut Bahtiar, biaya minimal yang harus dikeluarkan paslon untuk Pilkada kabupaten dan kota di kisaran Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. 

"Kalau Rp 25 miliar tadi paling sedikit ya. Bahkan minimal Rp 30 miliar sampai ratusan miliar untuk pemilihan bupati. Kalau pemilihan gubernur bisa sampai triliunan," ujar Bahtiar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi atau real count Pilkada Jakarta 2024.