4 FAKTA PDIP Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution: Dilarang Bawa Nama PDIP, Disetujui Megawati

TRIBUNPEKANBARU.COM - Akhirnya PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi.

Tidak hanya Jokowi, PDIP juga memastikan memecat Gibran dan Bobby Nasution.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut beberapa fakta pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution oleh PDIP.

1.Surat Resmi Pemecatan Jokowi

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan, pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.

“Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin (16/12/2024).

2. Ditandatangi oleh Megawati

Menurut Komarudin, SK tersebut ditetapkan sejak 14 Desember 2024.

Kemudian juga ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

3. Pemecatan Gibran dan Bobby Nasution

Sedangkan untuk pemecatan Gibran dan Bobby, lanjut Komarudin, dituangkan dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

Kedua surat tersebut ditetapkan pada 4 Desember 2024.

4. Larangan dari PDIP

Dalam surat tersebut, PDI-P juga melarang Jokowi, Gibran dan Bobby untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai

“Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDI-P,” jelas Komarudin.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” sambungnya.

Komarudin menambahkan, DPP PDI-P juga tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Gibran dan Bobby ke depannya.

Baca juga: Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution Bukan PDI-P Lagi

Baca juga: Pilkada Jateng 2024 dan Ambruknya Kandang Banteng: Ketokohan Jokowi dan Rapuhnya PDIP

Pengamat Sebut Jokowi Sudah Dipecat PDIP di Depan Umum

Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai PDI Perjuangan (PDIP) telah memecat mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara langsung di depan publik.

Dia menilai pernyataan terbuka PDIP telah menutup peluang kembalinya ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut ke dalam partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

 Umam menyoroti pernyataan terbuka yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun belakangan ini.

Hasto menegaskan Jokowi sudah bukan lagi bagian partai, sedangkan Komarudin memintanya mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

Menurut Umam, pernyataan terbuka tersebut menunjukkan tensi tinggi antara Jokowi dan PDIP. Tensi antara Jokowi dan PDIP disebutnya semakin tinggi usai gelaran Pilkada Serentak 2024.

"Itu adalah bentuk pemecatan secara terbuka di hadapan masyarakat, di hadapan publik," kata Umam dalam program "Kompas Petang" Kompas TV, Kamis (5/12/2024).

"Kalau sampai demikian, saya yakin juga akan ada evaluasi cepat dari Pak Jokowi untuk segera hijrah ke kekuatan politik lain."

Belum diketahui langkah Jokowi selanjutnya usai didepak PDIP. Namun, sejumlah partai telah menyatakan secara terbuka siap menerima mantan presiden tersebut.

Sekjen PAN Eko Patrio menyebut pihaknya akan menggelar "karpet biru" jika Jokowi ingin masuk.

Sedangkan Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut pihaknya terbuka jika Jokowi ingin bergabung.

Di lain sisi, Umam menyoroti pernyataan Jokowi usai Hasto mengumumkan mantan gubernur Jakarta itu bukan lagi bagian dari PDIP.

Jokowi menyebut PDIP telah menjadi "partai perorangan", tetapi enggan menjelaskan pernyataannya lebih lanjut.

Dia menyebut komentar Jokowi itu bisa berarti dua hal, yakni eks wali kota Surakarta itu panik sehingga memberi komentar yang tidak mudah dicerna, atau sebagai serangan verbal kepada PDIP.

Umam menilai Jokowi bisa jadi mengkritik PDIP sebagai partai yang berbasis "persona."

"Artinya bahwa seolah kelembagaan partai secara utuh, tetapi sebenarnya itu manifestasi dari individu, dari perorangan, yang kemudian dijalankan oleh, misalnya Bu Mega dan trah Sukarno," katanya.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)