DPRD Pekanbaru
Dua Bulan TPP ASN Pemko Belum Dibayar, Begini Komentar Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru
Para ASN Pemko Pekanbaru mengadukan nasibnya kepada kalangan DPRD Pekanbaru.
Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Para ASN Pemko Pekanbaru mengadukan nasibnya kepada kalangan DPRD Pekanbaru.
Adalah ikhwal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja, yang belum dibayarkan Pemko Pekanbaru selama dua bulan.
ASN ini mengaku khawatir, dengan kondisi defisit anggaran yang sering digaungkan Pj Wali Kota Pekanbaru, sehingga TPP mereka tak dibayarkan.
Pengaduan ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua Fraksi PDI P DPRD Pekanbaru Davit Marihot MSi. Katanya Pemko jangan sampai pura-pura lupa membayarkan kewajibannya ini.
Sebab, banyak di antara ASN yang memang membutuhkannya TPP tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
"Bahkan sebagian sudah ada yang sempat ngutang, berharap duit TPP ini lah yang membayar utang itu. Makanya kami wanti-wanti Pemko. Pejabat Pemko jangan hanya pandai menuntut kedisiplinan ASN aja," tegasnya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (18/12/2024).
Dia juga meminta Pj Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat bijak dalam menyelesaikan TPP ASN ini. Defisit anggaran yang digaungkan itu, karena kelalaian Pemko sendiri dalam menganalisa keuangan.
Ditambah lagi karena dugaan permainan, hingga terjadinya OTT eks Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan eks Sekdako Indra Pomi, oleh KPK.
"Itu tadi, jangan sampai dipermalukan dan diviralkan nanti baru dibayarkan. Kejadian yang sama sudah dilakukan ASN Pemkab Rohil, gara-gara TPP mereka demonstrasi kemarin," sebutnya.
Lebih lanjut dia berharap, Pemko Pekanbaru diminta untuk segera memperhatikan TPP ASN yang belum dicairkan selama dua bulan (November dan Desember). Apalagi tutup anggaran di Desember ini tinggal beberapa pekan lagi.
"Kalau bisa sebelum Natal dan tahun baru TPP ASN sudah cair. Kami melihat tidak ada alasan Pemko menunda. Harusnya Pemko memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Meski ASN punya gaji, tapi hak-hak mereka tetap harus dihormati juga," pintanya lagi. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).
Kabel Jaringan Masih Semrawut, DPRD Pekanbaru Desak Pembahasan Ranperda SJUT Segera Dibahas |
![]() |
---|
DPRD Pekanbaru Harap 14 Jalan yang Dilarang Melintas Truk ODOL Benar-benar Terealisasi |
![]() |
---|
DPRD Pekanbaru Mulai Koordinasi Dengan Pemko Bahas APBD-P 2025 dan APBD Murni 2026 |
![]() |
---|
Dewan Minta Kualitas Perbaikan Jalan Rusak Jadi Prioritas Pemko Pekanbaru |
![]() |
---|
DPRD Pekanbaru Sebut Menjamurnya Gepeng dan Pak Ogah Karena Pemko Cuek |
![]() |
---|