Lipsus Goreng Menggoreng Minyak Goreng

HET Minyakkita di Tembilahan Capai Rp 18 Ribu, Ini Cara Disdagtrin Inhil Tekan Kelangkaan dan Harga

Harga minyak goreng murah Minyakita di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih di patok cukup tinggi dari HET.

Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: M Iqbal
Tribunpekanbaru.com/T Muhammad Fadhli
Seorang pedagang sedang berjualan di Pasar Selodang Kelapa Tembilahan, Kamis (23/1/2025). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Harga minyak goreng murah Minyakita di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih di patok cukup tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan Pemerintah.


Minyak Goreng Rakyat (MGR) ini mencapai harga hingga Rp. 18 ribu per liter berdasarkan pantauan di Pasar Selodang Kelapa Tembilahan, Kamis (23/1/2025).


Harga di tingkat konsumen ini tentu saja masih tinggi, padahal pemerintah menetapkan MGR Minyakita HET Rp 15.700 per liter.


Tak hanya di jual mahal, keberadaan Minyakita sulit di dapat di pasaran bahkan terkadang sering nihil. 
Menurut pedagang, pasokan dari distributor menjadi kendala sehingga menjadi penyebab kelangkaan dan mahalnya harga.


Hal ini dibenarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtrin) Kabupaten Inhil, dimana sesuai data simirah untuk Inhil tidak ada pihak lini pertama (D1) dan lini kedua (D2).


“D1 dan D2 dan pengecer yang terdaftar yang dapat di hubungi juga tidak ada mendapat minyakita,” ujar Kabid Perdagangan Disdagtrin Inhil, Hj. Salbiah kepada Tribunpekanbaru.com.


Ditambahkannya, sesuai permendag no 18 tahun 2024, jalur distribusi minyakita dari produsen ke D1 lanjut ke D2 baru ke pengecer dan konsumen.


“Ada (Minyakkita) cuma harga diatas HET, distribusi juga tidak mencukupi,” tambahnya.


Lebih lanjut, Kepala Disdagtrin Inhil Marta Haryadi, menerangkan, ditingkat pengecer ke konsumen melebihi harga HET yang di tetapkan pemerintah dengan alasan biaya tranportasi, bongkar muat.


“Jalur distribusi D1 dan D2 tidak ada di Tembilahan, sekarang kita dapat yang di luar ke pengecer,” ucapnya.


Untuk mengatasi masalah ini, menurut Marta, pihaknya sudah mengupayakan melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Provinsi Riau agar jalur d1 dan d2 ada di Tembilahan.


“Infonya d1 dan d2 kewenangan pusat, provinsi sudah coba memfasilitasi, semoga ada solusi untuk jalur distribusi ini,” pungkas Marta.

(Tribunpekanbaru.com/T. Muhammad Fadhli).

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved