DPRD Pekanbaru

Dorong PAD, DPRD Pekanbaru Ingatkan Swalayan dan Supermarket Taat Bayar Pajak dan Retribusi

DPRD Pekanbaru yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah mengingatkan swalayan dan supermarket taat bayar pajak dan retribusi

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: FebriHendra
Foto/Dok/DPRD Kota Pekanbaru
PAD KOTA PEKANBARU - Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin mengingatkan swalayan dan supermarket di Pekanbaru agar taat bayar pajak dan retribusi saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Pekanbaru, Senin (3/2/2025). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARUĀ - Komisi II DPRD Pekanbaru yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah, terus membantu Pemko Pekanbaru, dalam hal meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 ini.

Berbagai pelaku usaha yang sudah dipanggil, untuk mempertanyakan pembayaran pajak dan retribusinya selama ini.

Termasuk halnya terakhir memanggil beberapa pemilik swalayan dan supermarket.

"Jadi fokus kita memang tahun ini, bagaimana mendorong PAD bisa tinggi. Apalagi untuk usaha-usaha menengah ke atas harus melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi," kata Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin SE MH, Selasa (4/2/2025) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sekadar gambaran, Bapenda Pekanbaru tahun 2025 ini ditargetkan meraih PAD sebesar Rp 1,1 triliun.

Nilai ini memang jauh lebih besar dari PAD yang dikumpulkan tahun 2024 lalu, yakni hanya Rp 850 miliar.

Ada beberapa sumber PAD selain 11 objek pajak unggulan. Termasuk halnya ketaatan pelaku usaha membayar pajak dan retribusi, tanpa ada kebocoran sedikit pun.

"Sebenarnya kemarin kita panggil 6 pengelola swalayan di Pekanbaru yakni Indomaret, Alfamart, Budiman, Jumbomart, Planet dan Pasar Buah. Namun sayangnya, hanya 3 pengelola yang bisa hadir yakni Indomaret, Budiman dan Planet swalayan. Mereka kita dorong harus taat membayar pajaknya," tambah Politisi senior Gerindra ini.

Komisi II DPRD Pekanbaru sebenarnya menekankan beberapa hal kepada pelaku usaha, untuk raihan PAD tahun 2025 ini.

Selain ketaatan membayar pajak dan retribusi, juga harus ada kontribusi terhadap pelaku UMKM, kehalalan produk yang dijual, plus etika menjual alat kontrasepsi di swalayan.

Meski mereka termasuk investor yang menanamkan investasinya di kota ini, namun ada kearifan lokal Kota Bertuah yang harus dijunjung tinggi.

"Dalam waktu dekat kita akan sidak ke beberapa swalayan. Bagaimana kondisi usaha mereka dan bagaimana pula mereka memberikan kontribusi PAD ke daerah kita," sebutnya.

( Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi )

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved