Pesimis Utang Tunda Bayar Bisa Dibayar Semua Tahun Ini, DPRD Pekanbaru Sampaikan Segini Rinciannya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Banyak kalangan pesimis hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru, yang bergulir sejak tahun 2021 hingga 2024, mencapai ratusan miliar, bisa diselesaikan dalam dua tahun ke depan.

Apalagi dalam satu tahun 2025 ini.

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid justru merincikan total hutang tunda bayar Pemko selama beberapa tahun tersebut. Jika ditotalkan dalam empat tahun tersebut berjumlah Rp 480 miliar.

"Hitungan sementara tunda bayar tahun 2024 sekitar Rp 350 miliar. Tapi angka ini masih harus direview lagi oleh Inspektorat. Selain itu, masih ada tunda bayar dari tahun 2021 hingga 2023 yang jumlahnya sekitar Rp130 miliar. Jika ditotal keseluruhan, mencapai Rp480 miliar,” terang Isa Lahamid kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (13/2/2025).

Karena jumlah tunda bayar sekitar setengah dari PAD tahun 2024, tambah Isa Lahamid, maka ini menjadi perhatian serius. Apalagi bagi rekan-rekan kontraktor dan pihak ketiga, yang telah menyelesaikan kegiatannya.

Namun belum menerima pembayaran, meski Surat Perintah Membayar (SPM) telah diajukan. Bahkan pencairan dananya, masih harus menunggu hasil review Inspektorat guna memastikan kelayakan pembayaran.

"Untuk total tunda bayar kepada pihak ketiga diperkirakan mencapai Rp 350 miliar. Namun, angka tersebut belum final, karena masih menunggu hasil review dari Inspektorat,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, di tengah kondisi keuangan daerah yang kini terbatas, politisi PKS ini menekankan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Pj Wali Kota Pekanbaru, serta Wali Kota terpilih, untuk menentukan langkah selanjutnya.

Apakah akan dibayarkan seluruhnya atau hanya sebagian. Tentunya ini masih dalam tahap komunikasi lebih lanjut.

Pertanyaan dan desakan paling mendasar lagi, jelang  Lebaran Idul Fitri tahun ini, apakah pembayaran ini bisa diselesaikan?

"Inj belum dapat kita pastikan hal tersebut. Tergantung keputusan dari Wali Kota terpilih. Sebab angkanya cukup besar. Jangan sampai akibat membayar hutang ini, gaji pegawai justru tidak terbayarkan. Ini menjadi masalah baru lagi,” sebutnya

Namun secara pribadi dan lembaga, Isa Lahamid menyampaikan,ul untuk.persoalan tunda bayar ini menjadi polemik yang harus segera dituntaskan. Jika dibiarkan berlarut, bukan hanya kontraktor yang dirugikan, tapi juga keberlangsungan program pembangunan di Kota Pekanbaru bisa terhambat.

"Yang pastinya, persoalan ini akan jadi PR besar bagi Wali Kota terpilih, yang harus mengambil keputusan strategis dalam mengelola keuangan daerah. Di satu sisi dia harus menyeimbangkan antara kewajiban membayar utang dan kebutuhan operasional pemerintahan,” jelas Isa. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).