Terancam Tak Kerja Lagi, Honorer di Kampar yang Terlanjur Gagal CPNS Mengadu ke DPRD

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Penghentian kontrak menuai protes dari tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Mereka yang mengatasnamakan dirinya Forum Honorer Non Database Ex-CPNS menyurati DPRD Kampar pada Kamis (13/2/2025).

Sehari setelah Penjabat (Pj.) Bupati Kampar mengeluarkan surat penegasan masa kerja honorer.

M. Aminul Akbar selaku Ketua Forum ini mengatakan, mereka berjumlah 127 orang yang terlanjur gagal seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kami yang sudah terlanjur ikut CPNS. Sekarang yang baru terdata 127 orang. Mungkin masih ada yang belum gabung dari daerah-daerah pelosok," ujarnya kepada Tribunpekanbaru.com. 

Menurut dia, mereka tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebab mereka sudah mengikuti seleksi CPNS, sehingga akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) mereka dikunci. 

Baca juga: 800 Lebih Pegawai Honor Pemda Pelalawan Segera Dirumahkan, Pengangkatan Tahun 2023 dan 2024

Baca juga: Bagaimana Nasib Tenaga Honor yang Tak Lulus PPPK Tahap l, Ini Jawaban BKPSDM Pelalawan 

"Padahal kami memenuhi syarat masa kerja di atas dua tahun untuk ikut seleksi PPPK," katanya. Seperti dirinya yang sudah bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sejak 2015. 

Ia mengatakan, surat Pj. Bupati itu menutup peluang bagi mereka agar kontraknya diperpanjang.

Sebab surat Pj. Bupati memasukkan kategori yang mereka miliki agar kontrak disetop. 

Menurut dia, kontrak tidak diperpanjang berarti gaji pun berhenti. Oleh karena itu, mereka meminta agar DPRD mendorong pemerintah untuk meninjau ulang surat Pj. Bupati.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing)