Pemerintah Tak Bisa Digertak, Kepala Daerah yang Tak Ikut Retreat Dinyatakan tak  Lulus 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pemerintah tak bisa digertak-gertak. Kepala daerah yang tidak mengikuti retreat dipastikan tidak akan lulus. 

Karena retreat yang diikuti oleh kepala daerah merupakan kegiatan yang wajib dan tentu saja dinilai. 

Karena itu, kepala daerah yang tidak mengikuti retreat dipastikan tidak lulus. Pemerintah menyatakan bahwa tidak akan sama kepala daerah yang bergabung sejak awal dan yang bergabung pertengahan jalan.

Baca juga: Kader PDIP Ini Tetap Ikut Retreat, Bupati Lebak Abaikan Perintah Megawati

Ketegasan itu disampaikan Mendagri menjawab adanya kepala daerah yang tak ikut retreat. 

Seperti halnya kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Atas perintah Megawati Soekarnoputri mereka diminta tak ikut retreat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri kepada para kepala daerah kader PDI Perjuangan yang ingin ikut bergabung di kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung sejak Jumat (21/2/2025).

Meskipun kegiatan sudah berjalan tiga hari, Tito mengaku akan tetap menerima para kepala daerah itu sebagai peserta retreat.

"Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita welcome masuk," katanya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

Namun, Tito menegaskan akan dilakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama, dengan yang mengikuti retreat di tengah perjalanan.

Baca juga: Ini Urusan Pemerintahan Tegas Jokowi soal Larangan Retreat oleh Megawati kepada Kepala Daerah PDIP

55 Kader PDI-P Segera Ikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang
Sebab, kata dia, dalam pembobotan sisi kehadiran dijelaskan peserta harus menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan retreat. 

"Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya," imbuhnya.

Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari PDI-P akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung," ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).

Bima tidak memerinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.

"Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Belakangan, sinyal para kader PDI-P yang hendak bergabung dalam acara retreat semakin kuat setelah pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur DKI Jakarta bertolak ke Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Ia datang ke Magelang untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait penundaan retreat kepala daerah tersebut. Saat ini dari data PDI-P ada 55 kepala daerah dari kader mereka yang masih menunggu perintah DPP untuk mengikuti retreat.

Tentu saja setiap kepala daerah harus menghargai Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi. 

Undangan retreat adalah dari presiden. Jadi kepala daerah wajiba hadir, bukan patuh kepada partai. (*)

( Tribunpekanbaru.com )