Memastikan Kerugian Negara Akibat Mega Korupsi Pertamina: Bisa Tembus Rp 968,5 Triliun?

TRIBUNPEKANBARU.COM -Kasus dugaan korupsi yang mengguncang PT Pertamina terus menjadi sorotan publik, terutama setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kerugian negara yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp 193,7 triliun, hanya untuk tahun 2023 saja.

Namun, angka ini diprediksi akan terus membengkak, mengingat praktik korupsi tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengindikasikan bahwa total kerugian negara selama lima tahun berpotensi jauh lebih besar.

"Angka Rp 193,7 triliun yang telah diumumkan sebelumnya hanya mencakup kerugian pada tahun 2023.

Dengan logika hukum dan logika awam, jika modus operandi yang digunakan konsisten, maka dapat diasumsikan bahwa kerugian di tahun-tahun sebelumnya juga signifikan," jelas Harli saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26 Februari 2025).

Untuk mendapatkan angka kerugian yang akurat dan komprehensif, Kejaksaan Agung menyatakan akan melibatkan ahli keuangan untuk melakukan perhitungan lebih lanjut.

Kasus ini membuka tabir permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia.

Baca juga: Fakta Baru Jasad Siswi Dalam Karung di Tanah Datar:Mayat CNS Disetubuhi Pelaku, Cairan Jadi Buktinya

Baca juga: DERETAN Fakta Jasad Pemilik Toko di Pulogadung Dicor dalam Got: Pelaku Orang Dekat Korban

Kerugian Bisa Tembus Rp 968,5 Triliun?

Jika menggunakan perkiraan sederhana dengan asumsi kerugian setiap tahun sama dengan 2023, total kerugian selama lima tahun bisa mencapai Rp 968,5 triliun.

Namun, Harli menegaskan bahwa perhitungan ini masih bersifat kasar, mengingat ada berbagai faktor yang mempengaruhi besaran kerugian di tiap tahunnya.

“Misalnya apakah setiap komponen itu di 2023 juga berlangsung di 2018, 2019, 2020, dan seterusnya. Kan, ini juga harus dilakukan pengecekan,” jelasnya.

Kerugian dalam kasus ini mencakup berbagai komponen, mulai dari impor minyak mentah hingga pemberian subsidi. Berikut rinciannya untuk tahun 2023:

Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri – Rp 35 triliun

Kerugian Impor Minyak Mentah lewat Broker – Rp 2,7 triliun

Kerugian Impor BBM lewat Broker – Rp 9 triliun

Kerugian Pemberian Kompensasi – Rp 126 triliun

Kerugian Pemberian Subsidi – Rp 21 triliun

Menurut Harli, total kerugian juga bisa dipengaruhi oleh kualitas BBM yang didistribusikan.

Jika kualitasnya lebih rendah dari spesifikasi yang dibayarkan, maka selisih harga tersebut akan menjadi bagian dari total kerugian negara.

Tujuh Tersangka Telah Ditetapkan

Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya adalah petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina:

Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga

Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping

Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional

Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional

Sementara tiga tersangka lainnya adalah broker yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini:

MKAR – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa

DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim

GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak

Harli memastikan bahwa penyelidikan masih berlangsung, termasuk perhitungan lebih lanjut terhadap total kerugian negara selama lima tahun terakhir.

"Kita ikuti perkembangannya nanti," katanya singkat.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)