Riau Urutan Kedua PHK Terbanyak di Indonesia, Ribuan Pekerja Terdampak di PT Sambu Inhil 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Provinsi Riau menempati peringkat kedua tertinggi dalam jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia hingga Februari 2025. 

Lonjakan signifikan ini terutama disebabkan oleh PHK massal yang terjadi di PT Sambu Group, perusahaan pengolahan kelapa yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). 

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI menunjukkan bahwa pada Januari 2025, Riau mencatat 323 kasus PHK.

Angka ini melonjak tajam pada Februari 2025 menjadi 3.530 kasus, menjadikan total PHK di Riau selama dua bulan pertama 2025 mencapai 3.853 kasus. 

Jumlah ini menempatkan Riau di posisi kedua setelah Jawa Tengah, yang mencatat 10.677 kasus PHK dalam periode yang sama. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Boby Rahmat mengonfirmasi bahwa PHK massal di PT Sambu Group menjadi kontributor utama peningkatan angka PHK di Riau. 

"Sebagian besar kasus PHK yang tercatat berasal dari sektor industri pengolahan kelapa di Inhil, khususnya PT Sambu Group. Ini menjadi perhatian serius bagi kami," ujarnya, Senin (7/4/2025). 

Namun, terdapat informasi bahwa sebagian pekerja yang sebelumnya di-PHK akan dipekerjakan kembali oleh PT Sambu Group. Meski demikian, hingga kini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau belum menerima data resmi mengenai jumlah pasti pekerja yang akan direkrut kembali. 

"Kami telah mendengar kabar mengenai rekrutmen ulang bagi sejumlah pekerja yang sebelumnya terkena PHK. Namun, kami masih menunggu data resmi dari pihak perusahaan untuk memastikan jumlahnya," ujarnya.

PT Sambu Group merupakan salah satu perusahaan terbesar di sektor industri kelapa, dengan ribuan pekerja lokal yang bergantung pada operasional perusahaan ini. PHK massal yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan kekhawatiran sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat Inhil. 

Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan ekonomi daerah.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)