Fraksi PDI-P Kritisi Keras Kinerja Pemko Pekanbaru dalam Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPJ 2024

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru menggelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi LKPJ Pemko Pekanbaru tahun 2024, Senin (14/4/2025) di ruang Paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri, di dampingi Wakil Ketua Dikki Suryadi, serta anggota DPRD Pekanbaru lainnya.

Sementara dari Pemko, dihadiri Pj Sekdako Zulhelmi Arifin, beberapa kepala OPD dan Camat, serta unsur Forkompimda Pekanbaru lainnya.

Dalam paripurna tersebut, hadir semua fraksi yang ada di DPRD Pekanbaru. Kebanyakan pandangan fraksi ini, meminta penjelasan mulai dari PAD, jalan rusak, sampah dan lainnya.

Bahkan Fraksi PDI-P yang paling keras mengkritisi kinerja Pemko Pekanbaru, dari LKPJ yang mereka terima.

Juru bicara Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin menyampaikan, bahwa LKPJ Pemko 2024 yang diterima fraksinya, sangat membingungkan, dan tidak dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru, selama tahun 2024.

Apakah sejalan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru, serta tercapai sasaran atau belum.

Fraksi PDI-P mengingatkan visi misi Kota Pekanbaru 2005-2025 adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Serta pusat kebudayaan Melayu, menuju kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa.

"Artinya, ini harus tercapai tahun 2025. Sementara kita tidak tahu dari LKPJ yang diberikan tahun 2024 ini. Sedangkan misi Kota Pekanbaru tahun 2005-2025 adalah meningkatkan SDM Kota Pekanbaru, apakah sudah meningkat SDM Kota Pekanbaru," tanya Tekad membacakan pandangan Fraksi PDI-P.

"Lalu, apa tolak ukurnya, apa perkembangannya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, melanjutkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai budaya Melayu. Sudah adakah di masyarakat Kota Pekanbaru? Atau begitu mendengar hal tersebut langsung teringat akan Kota Pekanbaru. Bagaimana dengan situs-situs budaya melayu di Kota Pekanbaru," tambahnya.

Lebih dari itu, Fraksi PDI-P juga meminta Pemko memperkuat infrastruktur, untuk roda ekonomi, serta memastikan jalan-jalan, drainase anak sungai apakah sudah layak atau belum.

Fraksi PDI-P juga menginginkan selama tahun 2024, apa saja yang sudah dilakukan.

Termasuk target meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan, meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan.

Termasuk halnya banyak jabatan pejabat yang tak sesuai dengan kompetensi.

Maka dari itu, catatan LKPJ dari Fraksi PDI-P, meminta kepada Pemko memberikan struktur APBD yang komprehensif, sehingga sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dijabat

"Termasuk juga berapa persentase infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, mohon dijelaskan secara rinci. Lalu persentase PAD Kota Pekanbaru dari seluruh sektor, yang ditargetkan maupun yang direalisasikan," jelasnya.

Wakil rakyat meminta, agar LKPJ ini bukan sekadar formalitas tahunan tanpa ada realisasinya.

Namun bagi Fraksi PDI-P, LKPJ Pemko Pekanbaru ini, tak sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai contoh, dalam LKPJ ini tidak terdapat indikator makro capaian 2023 dengan capaian 2024.

Dan tidak ada juga indikator pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. 

Padahal indikator ini penting untuk menilai kinerja selama 2024 dalam mencapai visi dan misi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS DPRD Pekanbaru dr Meiza, dalam pandangan fraksinya meminta, agar Pemko menggali lagi lebih dalam potensi PAD.

"Tutup kebocoran PAD, karena tahun ini target sangat tinggi yakni Rp 1,1 triliun. Kami dari fraksi, minta perjelas dana transfer. Semoga semangat baru kepemimpinan sekarang, bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai harapan," harapnya.

Disampaikan, LKPJ Pemko 2024 tersebut diharapkan dapat dijadikan cerminan, dalam mengendalikan anggaran dan menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Permasalahan umum Kota Pekanbaru, mulai dari sampah, banjir dan lainnya.

"Kita minta pemimpin baru bisa menyelesaikannya dengan mengoptimalkan anggaran secara efektif. Kami Fraksi PKS mendorong Pemko mempertahankan program unggulan, subsidi pinjaman, kunjungan kesehatan berupa program UHF atau dokter on call, beasiswa dam lainnya, agar lebih baik lagi," pintanya.

Beberapa fraksi lainnya di DPRD Pekanbaru, pada umumnya juga meminta Pemko untuk meningkatkan kinerja, plus meningkatkan PAD tahun 2025 ini.

Mereka juga meminta, pelaksanaan pemerintahan berjalan transparan. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).