Respon Keras Amnesty Internasional dan WALHI Jawab Pernyataan Prabowo soal LSM Dibiayai Asing

"Yang bersifat kritik oposisi, dianggap kelompok pengganggu dan musuh. Pernyataan seperti itu seperti meninggalkan sejarah," kata Usman, dilansir Kompas.com, Selasa (3/6/2025).

Sebagai informasi, Amnesty International sendiri merupakan jejaring LSM pemerhati hak asasi manusia (HAM) terkemuka di dunia.

Usman Hamid yang pernah menjadi Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir menyebut, musuh sebenarnya bangsa Indonesia adalah para elit politik yang menjadi koruptor.

Koruptor, kata dia, tak hanya sekadar mengambil uang rakyat, tetapi juga melakukan korupsi di segala bidang, termasuk merusak institusi demokrasi dan lingkungan hidup.

Baca juga: Klasemen Grup C usai Jepang Dikalahkan Australia 1-0, Indonesia Harus Menang Lawan China

"Musuh utama bangsa kita bukanlah LSM asing. Musuh utama bangsa kita dan yang melumpuhkan negara kita adalah elit-elit politik yang terlibat korupsi," kata dia.

"Korupsi hukum yang mengutak-atik hukum demi kepentingan kekuasaan diri para elit. Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni. Semua ini dikerjakan oleh elit-elit politik yang korup," ucap Usman. 

Hal inilah, kata Usman, yang seharusnya diingat Prabowo jika merujuk pada konteks Hari Lahir Pancasila.

Sebab, peramu Pancasila sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno, pernah berpesan bahwa perjuangan di masa depan akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.

"Kalau pidato Pancasila, maka sebaiknya ingat peramunya, Soekarno, yang pernah bilang, 'Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri'," tandas Usman.

Tanggapan WALHI: Selama LSM Ada, Artinya Negara Belum Bertindak Adil pada Rakyat

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, menegaskan bahwa keberadaan LSM mencerminkan masih adanya ketidakadilan dalam kebijakan negara terhadap rakyat.

Ia menegaskan, LSM tak akan pernah hilang selama negara belum menunjukkan keberpihakan yang nyata pada kesejahteraan publik.

“LSM ini akan bubar sendiri kalau negara dalam mengambil kebijakan itu me-address kesejahteraan rakyat, menghilangkan ketidakadilan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, maka LSM itu enggak akan relevan,” ujar Zenzi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025), diwartakan Tribunnews.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas tudingan Presiden Prabowo Subianto yang menilai ada LSM dibiayai asing untuk mengadu domba rakyat Indonesia.

Zenzi menilai tuduhan itu keliru dan menyesatkan.