DPRD Pekanbaru Ingatkan Soal Target PAD Rp 1,1 Triliun, Hasil Razia Harus Berdampak Signifikan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPRD Pekanbaru mengingatkan Bapenda Pekanbaru, agar serius mengejar target PAD tahun 2025, yang dipatok sebesar Rp 1,1 triliun.

Peringatan ini disampaikan, menyusul pelaksanaan razia Bapenda yang dilakukan ke puluhan pelaku usaha belum lama ini.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin SE MH menegaskan, bahwa langkah razia yang dilakukan kemarin, harus berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah, bukan sekadar bersifat seremonial. Apalagi untuk kepentingan pribadi lainnya.

“Razia kemarin jangan hanya jadi kegiatan rutin tanpa evaluasi. Kita minta hasilnya benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian PAD. Kalau target kita Rp 1,1 triliun, semua sektor harus dimaksimalkan,” tegas Zainal kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (16/6/2025).

Razia yang digelar Bapenda Pekanbaru ke pelaku usaha, baik itu ke tempat hiburan malam, cafe hingga ke pusat perbelanjaan, menyasar sektor usaha yang diduga belum optimal dalam membayar pajak daerah. Termasuk pajak restoran, reklame, dan parkir.

Menurut Bapenda, masih banyak potensi pajak yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor usaha yang tidak melaporkan omzet secara jujur.

“Kita akan pantau, apakah setelah razia ini ada peningkatan signifikan dalam setoran pajak. Kalau tidak ada, berarti ada yang perlu dievaluasi dari pola penegakan dan pengawasan,” aku politisi senior ini.

Dewan juga mendorong agar Pemko memperkuat sistem digitalisasi pajak, dan memperluas integrasi data antar-instansi, sehingga pengawasan lebih transparan dan efisien.

Bahwa peningkatan PAD, harus dibarengi dengan strategi yang lebih terukur, dan menyentuh sektor-sektor potensial secara menyeluruh.

Selain itu, dewan juga meminta agar Dinas terkait melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta tidak sekadar melakukan tindakan represif yang bisa merugikan ekonomi warga.

“Pembinaan dan sosialisasi itu penting. Kita dukung PAD naik, tapi jangan sampai masyarakat kecil jadi korban,” harapnya.

Lebih dari itu, legislator juga mengimbau pelaku usaha, untuk kooperatif dan tertib dalam kewajiban pajak.

Karena PAD yang terkumpul, akan kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Kami juga mengajak pelaku usaha, agar ikut mengawasi dan melaporkan jika ada oknum bermain. Pastinya kita tindaklanjuti," janjinya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).