DPRD Pekanbaru Pertanyakan Kontribusi DLHK Pekanbaru Terkait Anggaran ke LPS Sampah

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Start kerja Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) Kelurahan, benar-benar diuji.

Sebab, kerja seluruh LPS disuruh secara mandiri, tanpa bantuan anggaran dari DLHK Pekanbaru selaku leading sektor.

Mulai dari menyiapkan armada, BBM, gaji petugas LPS, hingga biaya operasional lainnya.

Praktis, LPS hanya mengandalkan iuran sampah, yang bakal dikutip di wilayah kerjanya masing-masing (pemukiman warga).

Pertanyaannya, apakah bisa berjalan maksimal?

Lalu, anggaran pengelolaan sampah, yang diposkan di DLHK Pekanbaru sebesar Rp 39 miliar dari APBD Pekanbaru, untuk apa saja?

"Ini (bantuan anggaran dari APBD) yang belum kita kupas dari DLHK Pekanbaru. Saat kita hearing Senin kemarin, kita pertanyakan kesiapan LPS saja," tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois SAg, kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (18/6/2025).

Ya, keluhan LPS saat ini kebanyakan keterbatasan anggaran mandiri.

Hal ini juga menjadi latar belakang perbedaan iuran sampah di masing-masing LPS.

Ada yang memungut Rp 20 ribu, bahkan ada Rp 25 ribu per rumah.

Kondisi ini tidak bisa LPS disalahkan. Sebab, sumber anggaran LPS tidak jelas dan tidak pasti.

Sementara bantuan anggaran dari APBD, maupun bantuan DLHK ke LPS sejauh ini tidak ada.

"Langkah sejauh ini pasca transisi memang sudah menuju progres yang baik. Meski masih ada tumpukan di beberapa kawasan. Ini yang harus diperbaiki," sarannya.

Komisi IV DPRD berjanji, sebelum LPS mulai resmi bekerja per 2 Juli, pihaknya akan melakukan pertemuan lagi dengan DLHK.

Tentunya, pembahasan final dan kesiapan seratus persen LPS.