Tak Turun ke Beberapa Karhutla, Alasan BPBD Kampar Tak Terima Laporan, Akibat Efisiensi Anggaran?

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Empat  kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi di Kampar dalam tiga hari berturut-turut.

Mulai Minggu sampai Selasa (22-24/6/2025).

Keempat kasus tersebut ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kampar.

Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kampar tidak ikut terlibat dalam upaya pemadaman. 

Berbeda dari sebelumnya. Personil BPBD biasanya terjun ke lokasi Karhutla.

Bahkan menjadi barisan terdepan menghadapi kobaran api.

Baca juga: Ingat Nama Etiqah Finalis Masterchef yang Bakar ARTnya, Kini Ia Divonis Penjara selama 34 tahun

BPBD terpantau sudah tidak terlihat di beberapa kasus Karhutla sebelumnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kampar, Agustar tak menampiknya. 

"Tidak ada laporan yang saya terima. Biasanya desa melapor ke kami," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (25/6/2025).

Menurut dia, laporan yang diterima masuk Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Inilah yang menjadi dasar BPBD mengerahkan personil dengan biaya operasional yang ditimbulkan. 

Ia mengaku, ada personilnya yang turun ke satu lokasi.

Tetapi personil tidak menemukan lokasi kebakaran. 

Menurut dia, DPKP yang belakangan selalu turun ke lokasi memang bagian dari Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan Karhutla. 

Ia mengatakan, DPKP turun jika lokasi terjangkau kendaraan roda empat.

Sedangkan BPBD di lokasi yang tidak terjangkau roda empat. 

"Sebab BPBD hanya mempunyai semprot portabel," ujarnya. 

Ditanya soal efisiensi anggaran, ia mengakui, terdapat pemangkasan Rp1 miliar lebih di BPBD.

Ia mencontohkan, anggaran pemeliharan mobil dinas operasional dan jabatan.

"Dari delapan mobil, tahun ini yang dianggarkan untuk enam," katanya.

Selain itu, pengurangan kuantitas biaya operasional personil yang bertugas di lokasi bencana.

Menurut dia, standar upah tidak berubah.

Tetapi  jumlah personil yang terjun ke lokasi dibatasi karena pengurangan kuantitas.  

Ia meminta pemangkasan anggaran tidak dibesar-besarkan.

Sebab pemangkasan tersebut perintah Peraturan Presiden yang tak  terelakkan.

BPBD Kampar harus mengoptimalkan anggaran yang ada.

Pemerintah juga sudah menyiapkan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk status darurat bencana. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)