Soal Pembebasan Lahan Pembangunan Flyover Garuda Diusulkan ke APBN, Ini Kata DPRD Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pembangunan Flyover di persimpangan Garuda Sakti - Jalan Soebrantas yang sifatnya mendesak untuk mengurai kemacetan di persimpangan tersebut, masih terkendala dalam pembebasan lahan.

Karena Pemprov Riau terbatas untuk penganggaran pembebasan lahan ditengah kondisi keuangan yang defisit.

Namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya dengan mengusulkan agar dana ganti rugi lahan dan pembangunan fisik flyover ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disebabkan tekanan defisit pada APBD Riau yang menyulitkan pembiayaan penuh proyek tersebut.  

Menurut Gubernur Riau Abdul Wahid, Pemprov Riau telah mengajukan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepatan proses.

Jika disetujui, pembangunan bisa dimulai setelah pembebasan lahan selesai.  

Baca juga: Pembangunan Flyover Simpang Panam Diundur? DPRD Pekanbaru Wanti-wanti Jangan Sampai Gagal

Anggota komisi IV DPRD Riau Kasir mendukung penuh langkah yang dibuat Pemerintah Provinsi Riau melalui Gubernur tersebut, langkah ini menurutnya cukup ideal untuk kondisi keuangan daerah yang defisit mengharuskan alternatif pendanaan lain.  

"Langkah pak Gubernur ini sudah tepat. Dengan APBD yang defisit, penggunaan APBN menjadi solusi. Semoga upaya lobi ke Kementerian PUPR proyek ini terealisasi,"ujar Kasir Selasa (1/6/2025).

Menurut Kasir, pembangunan flyover Panam ini sangat penting karena kondisi kemacetan sangat parah. 

"Ini sangat dibutuhkan masyarakat di Pekanbaru, dengan dibangunnya flyover nanti mampu memperlancar arus lalu lintas Panam, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, dan mendukung mobilitas ekonomi masyarakat," ujarnya.

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)