Kabar Baik, Flyover Simpang Panam Pekanbaru Akan Dibangun Pemerintah Pusat Termasuk Pembebasan Lahan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menyetujui permintaan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendanai penuh pembangunan flyover di Simpang Garuda Sakti, Panam, Kota Pekanbaru.

Mulai dari pembangunan fisik hingga pembebasan lahan. 

Kabar ini disampaikan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid.

Ia menyebut, kesepakatan tersebut menjadi angin segar di tengah defisit anggaran yang sedang dialami pemerintah daerah.

“Flyover Garuda Sakti sudah ada kesepakatan. Yang awalnya Pemprov Riau hanya membebaskan lahan, sekarang saya bernegosiasi lagi agar pembebasan lahannya juga ditanggung APBN melalui Kementerian PU,” ungkap Gubernur Wahid, Selasa (8/7/2025).

Baca juga: Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Panam Terdampak Defisit Anggaran, Pemprov Berharap Dana dari APBN 

Dengan demikian, seluruh pembiayaan, mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan fisik flyover, akan ditangani oleh pemerintah pusat.

Flyover ini dinilai sangat penting untuk segera direalisasikan mengingat tingginya tingkat kemacetan di kawasan Simpang Panam, tepatnya di pertemuan Jalan Garuda Sakti dan Jalan HR Soebrantas.

Kondisi lalu lintas di persimpangan tersebut sudah lama dikeluhkan warga, terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari.

“Jalan Garuda Sakti itu macet sekali. Mau masuk ke kota atau keluar saja bisa memakan waktu satu jam. Karena itu flyover sangat dibutuhkan,” tegas Wahid.

Ia menambahkan, jika kondisi ini dibiarkan, akan berdampak pada turunnya produktivitas masyarakat.

Sebab jalan tersebut merupakan salah satu akses vital menuju pusat kota dan juga ke luar kota.

“Terlebih, jalan itu adalah jalur nasional dan salah satu yang tersibuk di Pekanbaru. Aktivitas warga benar-benar terganggu karena macet berjam-jam,” kata Wahid.

Sebelumnya, Pemprov Riau sempat merencanakan pembebasan lahan menggunakan APBD.

Namun, karena keterbatasan anggaran, rencana itu tidak berjalan sesuai harapan.

"Karena kita mengalami defisit anggaran, jadi kami mengajukan agar ganti rugi lahan juga ditanggung oleh APBN, sekalian dengan pembangunan fisiknya. Karena duit kita tidak ada," jelas Wahid.