Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla, Gubri Wahid: Semua Kekuatan Harus Dimaksimalkan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (22/7/2025). 

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan Karhutla yang digelar di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.

Rapat tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Riau.

Peningkatan status ini menyusul kondisi kebakaran yang terus meluas di sejumlah wilayah.

Titik panas (hotspot) dan titik api (firespot) menunjukkan tren naik, dan asap mulai menyebar lintas wilayah.

“Dua daerah, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu, sudah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat. Ini menjadi dasar kuat bagi provinsi untuk ikut menetapkan status serupa,” ujar Wahid.

Ia menjelaskan, status tanggap darurat akan membuka ruang bagi Pemprov Riau untuk mengerahkan kekuatan lebih besar dan mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Kabupaten Rohil Riau Tertinggi Angka Pencemaran Udara se-Indonesia, Disinyalir Akibat Karhutla Parah

Baca juga: Kepala BNPB Tinjau Langsung Karhutla Riau, Tambah Armada Heli Water Bombing

“Dengan status ini, semua kekuatan bisa dimaksimalkan. Baik dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga relawan. Kita juga berharap bantuan dari pusat bisa lebih banyak lagi, baik personel, peralatan, maupun logistik,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan bahwa langkah cepat dan terkoordinasi harus dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas dan tidak berdampak besar terhadap masyarakat.

“Kita harus bekerja cepat dan serius. Jangan sampai asap menyebar dan mengganggu aktivitas warga, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan,” kata Wahid.

Dengan penetapan status tanggap darurat karhutla koordinasi lintas instansi, termasuk TNI, Polri, BPBD, dan relawan lebih cepat.

Keuntungan lainnya bagi Riau, status ini menjadi dasar hukum untuk menggunakan dana siap pakai (DSP) dari pemerintah pusat.

Sehingga mempermudah pengajuan bantuan logistik dan peralatan, seperti helikopter water bombing dan alat pemadam lainnya.

Kabupaten Rohil Daerah Tertinggi Angka Pencemaran Udara se-Indonesia

Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, menjadi daerah tertinggi angka pencemaran udara, Selasa (22/7/2025) pagi.

Hal ini berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup, dengan alamat website ispu.menlhk.go.id.

Kondisi ini, disinyalir akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang semakin parah, khususnya di kabupaten berjuluk Negeri Seribu Kubah tersebut.

Tampak di data yang ada, terhitung pukul 09.00 WIB, Kabupaten Rohil menempati peringkat pertama daerah yang pencemaran udara paling tinggi, yakni di angka 181.

“Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan,” tulis informasi di website tersebut mengenai pencemaran udara di Kabupaten Rohil.

Website ini juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi.

Antara lain, bagi penderita asma, harus mengikuti petunjuk kesehatan untuk asma dan menyimpan obat asma.

Kemudian bagi penderita penyakit jantung, dengan gejala seperti palpitasi/jantung berdetak lebih cepat, sesak nafas, atau kelelahan yang tidak biasa mungkin mengindikasikan masalah serius.

Berikutnya, untuk setiap orang, agar mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan.

Sementara itu, di bawah Kabupaten Rohil, ada Kabupaten Serang dengan angka pencemaran udara 109, disusul Kabupaten Tangerang dengan angka 107 dan Kota Tangerang 101 dan Kota Dumai di angka 98.

 (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)