118 Koperasi Merah Putih Segera Beroperasi di Pelalawan, Ini Unit Usaha dan Sumber Modalnya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pelalawan, Riau memastikan sebanyak 118 koperasi merah putih telah berdiri hingga Bulan Juli ini.

Koperasi yang merupakan program pemerintah pusat ini mulai dibentuk sejak beberapa bulan lalu setelah petunjuk teknis dari kementerian terkait.

Sebanyak 118 koperasi merah putih di Pelalawan diantaranya 104 koperasi di desa dan 14 koperasi di kelurahan. 

"Akta pendirian 118 koperasi merah putih sudah ada. Mudah-mudahan bisa segera beroperasi di setiap desa da kelurahan," ungkap Kepala Diskoperindag Pelalawan, Hanafie kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (24/7/2025). 

Ia menyebutkan, setiap koperasi merah putih mempunyai 5 orang pengurus.  Ketua koperasi, 2 orang wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian 3 orang pengawas yaitu ketua pengawas yang dijabat langsung oleh Kepala Desa (Kades) atau lurah setempat, dan dua orang anggota pengawas. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pengoperasian koperasi ini.

Selanjutnya akan dilakukan pembekalan maupun pelatihan terhadap seluruh pengurus koperasi di 118 desa dan kelurahan.

Baca juga: 4 Daerah Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih di Riau

"Setelah peluncuran resmi secara nasional kemarin, semua koperasi akan berjalan," kata Hanafie.

Ada beberapa unit usaha yang bisa dijalankan oleh koperasi merah putih desa dan kelurahan. Mulai dari membuka klinik, UMKM, hingga usaha yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Peluang uni usaha dapat dilihat berdasarkan kebutuhan di tempat masing-masing. 

"Bisa juga menyalurkan gas elpiji 3 kilogram dan banyak lagi usaha lain. Semuanya ada regulasi dari pusat sebagai dasarnya," ujar Hanafie.

Untuk modal koperasi merah putih, pengurus bisa mendapatkan pinjaman modal hingga Rp 3 miliar dari bank BUMN. Hal itu tertuang dalam aturan yang diterbitkan kementerian terkait untuk memperlancar operasional program Presiden Prabowo ini.

"Kantor koperasi bisa memanfaatkan aset milik pemerintah yang ada di desa dan kelurahan Bangunan yang tidak dipakai lagi, itu diberdayakan," pungkasnya.

(Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)