'Jangan-jangan Ada Anak Buahmu' Prabowo Sindir Kapolri dan Panglima TNI soal Tambang Ilegal

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya terhadap maraknya tambang ilegal di Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, mantan Komandan Jenderal Kopassus ini mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan mengenai 1.063 lokasi tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah.

Tanpa basa-basi, Prabowo meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa era penambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan akan segera berakhir.

Potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut mencapai sedikitnya Rp300 triliun.

“Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI  di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba melindungi aktivitas tambang ilegal, termasuk jika melibatkan perwira tinggi aktif maupun purnawirawan.

Baca juga: Cewek Digerebek Sedang Layani Pria di Penginapan, Ngaku Sengaja Dijual Suaminya Rp 300 Ribu

Baca juga: Video: Lamaran Ditolak, Tapi Seserahan Cincin Hingga HP Tak Dikembalikan, Wahyu: Saya Sudah Ikhlas

“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pihaknya telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain ketika melakukan penertiban di suatu wilayah.

“Kalau anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti masalah lama terkait eksekusi putusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu, yang memerintahkan penyitaan kebun kelapa sawit tertentu.

Menurutnya, tidak ada penegak hukum kala itu yang melaksanakannya.

“Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya sudah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita menggunakan pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut,” ucapnya.

Ia menyebut kerap terjadi perlawanan terhadap pemerintah ketika upaya penertiban dilakukan. 

“Berani-berani melawan Pemerintah NKRI yang kita hadapi, saudara-saudara,” kata Prabowo.

Kepada kader partainya, Gerindra, Prabowo juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam kasus serupa.

Jika ada yang terlibat, ia meminta segera menjadi justice collaborator.

“Kalau kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegas Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo menambahkan jika tambang dikelola langsung oleh rakyat kecil, pemerintah bisa mengatur dan melegalkannya melalui koperasi.

“Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” tutupnya.

Agenda Sidang Tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR merupakan kegiatan rutin diadakan setiap tahun menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus.

Seluruh Anggota MPR RI hadir yang totalnya berjumlah   732 orang yang terdiri dari 580 anggota DPR RI dan anggota DPD RI 152 orang.

Sejumlah tamu penting akan hadir seperti mantan presiden dan mantan wakil presiden RI serta tamu negara perwakilan kedutaan besar asing di Indonesia.

Sidang Tahunan MPR  dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan dikumandangkannya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta, serta pembukaan oleh pimpinan MPR dan DPR.

Sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, untuk pertama kalinya ditayangkan video capaian kepemimpinan Prabowo dengan menampilkan program-program prioritas serta pencapaian 10 bulan pertama pemerintahannya.