PTUN Pekanbaru Beri Bantuan Sembako dan Uang Tunai ke Warga Kurang Mampu

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru kembali melaksanakan kegiatan sosial bertajuk Mahkamah Agung Peduli, Satu Kunjungan, 1000 Senyuman. 

Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (14/8/2025) pukul 14.00 WIB dengan mengunjungi salah satu warga kurang mampu di sekitar lingkungan PTUN Pekanbaru.

Rombongan Mahkamah Agung Peduli PTUN Pekanbaru dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Pekanbaru, Effendi, S.H., didampingi Wakil Ketua, Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H. Turut hadir pula jajaran hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, ASN, hingga PPNPN PTUN Pekanbaru.

Dalam kunjungan tersebut, tim menyerahkan bantuan berupa paket sembako serta uang tunai kepada Rustam, seorang warga yang sehari-hari bekerja membuka bengkel motor sederhana.

Rustam diketahui dengan penuh kesabaran telah merawat anaknya yang mengalami kelumpuhan selama lebih dari 40 tahun.

Ketua PTUN Pekanbaru, Effendi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian sosial dari keluarga besar peradilan terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di sekitar lingkungan pengadilan.

“Melalui kegiatan Mahkamah Agung Peduli, kami ingin berbagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan. Semoga bantuan ini sedikit meringankan beban dan memberi semangat baru bagi penerima,” ujarnya.

Rustam, penerima bantuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian dan perhatian yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti di tengah perjuangan panjang merawat anak yang sakit.

Kegiatan Mahkamah Agung Peduli di PTUN Pekanbaru akan terus dilaksanakan secara berkala. 

Diharapkan, program sosial ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dan membawa manfaat yang nyata bagi lingkungan sekitar.

Dengan tema Satu Kunjungan, 1000 Senyuman, PTUN Pekanbaru berkomitmen menghadirkan semangat kepedulian dan kebersamaan, sekaligus mempererat hubungan antara lembaga peradilan dan masyarakat. (*)