Dulu Teriak Bikin Baju Oranye untuk Koruptor, Kini Wamenaker Noel Malah Memakainya Sendiri

TRIBUNPEKANBARU.COM - Nasib berbalik arah menimpa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel.

Tahun lalu, ia dengan lantang meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) memproduksi lebih banyak baju oranye, seragam yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi.

Ironisnya, tak butuh waktu lama sebelum sejarah menampar balik.

Kini, Noel justru tampil mengenakan baju oranye yang sama, bukan sebagai pengingat moral, tapi sebagai tersangka resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun PT Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Perusahaan ini dikenal luas dalam industri tekstil dan garmen, mulai dari produksi benang, kain, hingga pakaian jadi.

Pernyataan Noel soal baju oranye koruptor disampaikan dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang tayang di YouTube pada 1 November 2024.

Saat itu, Noel menyinggung adanya dugaan permainan dalam kasus pailit PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang kini sudah resmi tutup.

“Pertama, saya minta Sritex buatlah baju oranye. Baju oranye, baju tersangka, biar banyak ditangkap,” kata Noel kala itu.

Baca juga: Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Sorotan: Punya 5 Properti Mewah di Depok dan Bogor

Baca juga: Karhutla Riau Makin Menjadi: Kuansing Panen Sorotan Pacu Jalur, Kampar Dikepung Kepulan Asap

Ia juga menegaskan bahwa pihak yang merasa memiliki backing atau pengaruh tidak akan luput dari jeratan hukum.

“Nanti dari yang model kayak gimana gitu, loh. Kita tangkap-tangkapin gitu, loh. Mereka merasa punya backing, kita tangkap. Merasa dia penguasa terhadap sebuah aturan, kita enggak peduli karena ini bandit semua. Kita tahu. Udah sindikat mereka ini,” ujar Noel.

Ironisnya, setahun berselang, Noel sendiri terjaring operasi tangkap tangan (OTT KPK) pada Rabu malam (20/8/2025) di Jakarta.

Dua hari kemudian, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dalam kasus tersebut, Noel diduga menerima aliran dana hingga Rp 3 miliar. Akibat status hukumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan pemberhentian Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker.

Kasus Korupsi Eks Petinggi Sritex

Nama Sritex yang pernah disebut Noel juga tengah menjadi sorotan karena kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan direkturnya. Dua mantan Direktur Utama Sritex, yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), saat ini sama-sama berstatus tersangka.

ISL ditangkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 20 Mei 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah. Ia diduga terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas kredit bank kepada Sritex senilai Rp 3,6 triliun.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, pada Juni 2025 mengatakan ISL menyalahgunakan dana kredit yang seharusnya untuk perusahaan, namun dipakai untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, adiknya, IKL, ditetapkan sebagai tersangka ke-12 dalam kasus yang sama pada Rabu (13/8/2025). Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejagung memeriksa 277 saksi dan 41 ahli.

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh, tim penyidik pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan identitas IKL selaku mantan Wakil Direktur Utama PT Sritex,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam jumpa pers.

Peran IKL dalam Dugaan Korupsi

Menurut Nurcahyo, IKL terlibat dalam penandatanganan surat kredit modal kerja dan investasi dengan salah satu bank BUMD pada 2019.

Penandatanganan itu disebut sudah “dikondisikan” agar mendapatkan persetujuan dari direktur utama bank BUMD terkait.

Tidak hanya itu, pada 2020, IKL juga menandatangani akta perjanjian kredit dengan bank BUMD lainnya.

Namun, dana kredit itu tidak dipergunakan sesuai kesepakatan dalam akta perjanjian.

“Serta menandatangani beberapa surat permohonan pencairan atau penarikan kredit bank BJB pada 2020 dengan lampiran bukti invoice atau faktur diduga fiktif,” ujar Nurcahyo.

Atas perbuatannya, IKL dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.