Terkuak di Hearing BPN Pekanbaru Tutupi Data Kasus Tanah Ini, DPRD Akan Libatkan Satgas Mafia Tanah

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan BPN Pekanbaru, terkait sengkarut tanah di Jalan Sudirman Pekanbaru (samping Koki Sunda), Rabu (17/9/2025) berlangsung alot.

Hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Roni Amriel SH MH ini, belum menemukan titik persoalan yang sebenarnya.

Sebab menurutnya, Kepala BPN Pekanbaru Muji Burohman yang hadir dalam hearing tersebut, terkesan menutup-nutupi data yang diminta Komisi IV, apalagi terkait SHM No 682, yang kini menjadi masalah.

Dalihnya, bersembunyi di aturan yang tak jelas, dan mengaku karena persoalan ini sangat dalam.

Sehingga dia meminta persoalan ini diselesaikan di jalur penegak hukum saja.

Namun dalam hearing ini ada secercah solusi, yakni Komisi IV DPRD Pekanbaru, bersama BPN Pekanbaru, OPD Pemko, plus ahli waris melakukan kunjungan lapangan, pada Jumat (19/9/2025) besok.

Sekadar diketahui, hearing lanjutan ini membahas status lahan yang diklaim tumpang tindih seluas 6 hektar, yang bakal dibangun swalayan terbesar di Indonesia.

Komisi IV berharap hearing ini menjadi pamungkas, jika BPN Pekanbaru mau bersama-sama melakukan floting di tanah tersebut, sesuai janji awal.

"Rapat kali ini rapat yang tertunda beberapa pekan lalu. Sebelumnya kita rapat pada Juni 2025 bersama BPN dan OPD Pemko. Kita sepakat saat itu melaksanakan floting, untuk memastikan SHM No 682 itu letaknya . Makanya digelar rapat hari ini. Ternyata hari ini, Kakan BPN tidak memberikan jawaban yang pasti. Tidak ada politikalwil dari BPN untuk menyelesaikan masalah ini. Kita sangat kecewa," tegas Roni Amriel usai hearing.

Disampaikan Roni Amriel lagi, meski belum mendapatkan hasil maksimal dalam hearing tersebut, namun solusi yang disepakati, pada Jumat 19 September, pihaknya akan melakukan peninjauan lapangan.

Semua pihak akan hadir membawa surat masing-masing, termasuk BPN Pekanbaru sendiri. Tentunya Komisi IV berharap, setelah peninjauan lapangan, persoalan bisa menemukan titik terang.

"Harapan kita, segera selesaikan secara nonligitigasi persoalan masyarakat yang dirugikan. Jika tidak selesai juga, maka Komisi IV akan melibatkan Satgas Mafia Tanah Pusat, plus Kejagung untuk menyelesaikan ini. Sehingga BPN Pekanbaru ini tidak bisa berkilah lagi," janjinya.

Sepanjang hearing yang berlangsung sekitar dua jam, hampir semua anggota Komisi IV mencecar sejumlah pertanyaan, kepada Kepala BPN Pekanbaru Muji Burohman. Hanya saja, Muji terus berkilah.

"Nampaknya Pak Kakan BPN ini tak ada niat baik menyelesaikan ini. Mutar-mutar aja jawabannya, padahal ada kejanggalan," cecar Anggota Komisi IV Roni Pasla.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi IV lainnya Ir Nofrizal. Katanya, Kakan BPN Pekanbaru harusnya transparan, dengan membuka data yang diinginkan.