DPRD Pekanbaru Dorong Kick Off Pelebaran Simpang SKA dan Fly Over Simpang Panam Tahun Ini

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH, mendorong Pemprov Riau, segera melakukan kick off pekerjaan pelebaran Simpang SKA, yang direncanakan tahun 2026 ini.

Termasuk kepastian groundbreaking flyover Simpang Panam tahun depan.

Kondisi ini dinilai mendesak untuk mengurai kemacetan, yang kian parah, yang berdampak di sejumlah ruas jalan utama kota.

Kemacetan di beberapa titik di Kota Pekanbaru jadi sorotan. Terutama di dua titik, Simpang Panam dan Simpang SKA.

Terutama pada jam sibuk pagi dan sore. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat, penanganan serius melalui pelebaran dan flyover, dinilai tidak bisa lagi ditunda.

“Setelah dilakukan kick off pekerjaan, jangan ditunda lagi. Pemprov harus pastikan APBN untuk fly over simpang Panam masuk. Kalau pelebaran di Simpang SKA itu kan anggaran provinsi, itu kita yakini diprioritaskan Pak Plt Gubernur," akunya.

Politisi senior Golkar ini juga meminta, agar seluruh proses perencanaan dilakukan secara matang. Mulai dari kajian teknis, pembebasan lahan, hingga penganggaran harus masuk.

Baca juga: DPRD Pekanbaru Beri Apresiasi ke Pemprov Riau Soal Anggaran Flyover Simpang Panam

Baca juga: Pembangunan Flyover Garuda Sakti Panam Disetujui Pusat, DPRD Riau Apresiasi Lobi Gubri Abdul Wahid

Apalagi masyarakat sudah lama menginginkan flyover Simpang Panam. Tentunya diharapkan tidak ada kendala pelaksanaannya di tengah jalan, dan dapat diselesaikan sesuai target.

"Karena sudah menjadi agenda prioritas pemerintah, kita optimis itu diselesaikan. Apalagi Pak Plt Gubernur SF Hariyanto, basicnya di PUPR. Kita yakin bisa selesai sesuai jadwal," kata Roni Amriel kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (4/2/2026).

Legislator Gedung Payung Sekaki ini menekankan, pentingnya koordinasi antara pemprov dengan pemerintah pusat, mengingat proyek fly over Simpang Panam merupakan infrastruktur strategis, yang melibatkan kewenangan lintas instansi.

"Tujuan koordinasi semata-mata, jangan sampai pekerjaan tertunda karena persoalan administrasi atau teknis. Apalagi Ini proyek besar yang sangat dibutuhkan masyarakat," sebutnya.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).