Gepeng Semakin Ramai di Pekanbaru, Apa Kerja Dinsos? DPRD Bilang Banyak Seremonial

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat Kota Pekanbaru sampai hari ini, masih dikeluhkan keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di sejumlah titik lampu merah, dan pusat keramaian di Kota Pekanbaru.

Bahkan jumlah gepeng semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Namun sayangnya, penanganan dari Dinsos belum memberikan hasil signifikan.

Kondisi ini sangat disayangkan wakil rakyat. Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Doni Saputra SH MH menilai, upaya penertiban dan pembinaan yang dilakukan Dinsos selama ini, masih sebatas formalitas, dan belum menyentuh akar persoalan sosial di lapangan.

"Dinsos itu kan ada Satgas, ada tim dan ada juga Satpol PP. Kita juga punya Perda, kenapa tidak dijalankan maksimal. Jangan tunggu perintah dulu," tegas Doni Saputra kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (18/5/2026).

Legislator PAN ini juga menyampaikan, razia yang dilakukan selama ini terkesan hanya untuk memenuhi agenda rutin, tanpa solusi jangka panjang.

Setelah diamankan, sebagian gepeng disebut kembali turun ke jalan beberapa hari kemudian.

Ini bisa dilihat di beberapa lampu merah di Kota Pekanbaru. Seperti di Simpang SKA, Simpang Arengka, Simpang Harapan Raya dan lainnya.

“Kalau hanya ditertibkan lalu dilepas lagi, itu bukan penyelesaian. Masyarakat melihatnya hanya formalitas. Harus ada pembinaan serius dan pengawasan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Baca juga: Polisi Sebut Tiga Daerah di Pekanbaru Rawan Peredaran Narkoba, DPRD Dukung Berantas Penuh

Lebih lanjut dipaparkan, Dinsos perlu memiliki data yang jelas terkait asal-usul gepeng, faktor ekonomi, hingga jaringan yang diduga memanfaatkan mereka untuk meminta-minta di jalanan.

Sebab belakangan ini, sangat banyak anak balita yang dibawa untuk memgemis. Maka ini perlu benar-benar ditertibkan.

Apalagi masyarakat sudah mengeluhkan aktivitas kawanan ini, karena dinilai mengganggu pengguna jalan, terutama di persimpangan lampu merah.

Selain mengganggu kenyamanan, keberadaan mereka juga dianggap berpotensi membahayakan keselamatan.

"Kami juga menyarankan, Dinsos menyiapkan program pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial, agar para gepeng tidak kembali ke jalanan. Ini PR yang harus diselesaikan," tegasnya.

( Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).