Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Bupati Pelalawan HM Harris berharap tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SMP di Pelalawan tahun ini mencapai 100 persen, serta peringkat teratas se-Provinsi Riau dapat dikejar.
Menurut Bupati Harris, angka kelulusan UN sangat dipengaruhi Program Pelalawan Cerdas yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah.
Semua siswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan kelas sosial dan kelas ekonomi keluarga.
Dengan semangat untuk mempersiapkan generasi mudanya yang lebih baik itu, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pelalawan meluncurkan program pendidikan gratis, yang dinamai Program Pelalawan Cerdas. Pembiayaan program ini berasal dari APBD Pelalawan.
Landasan hukum pendidikan gratis ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2013. Tak hanya itu, untuk menguatkan penerapan pendidikan gratis di Kabupaten Pelalawan ini, kebijakan ini tertuang juga dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
Program Pelalawan Cerdas ini diharapkan menjadi solusi cerdas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri Tuah Seiya Sekata ini.
"Jadi tidak ada lagi warga atau anak usia sekolah yang putus sekolah. Ini solusinya sudah kita berikan. Dilakukan evaluasi setiap tahunnya, lalu kita tambahkan apa yang kurang. Dalam periode kedua ini sudah banyak pembaharuan," ungkap Bupati Harris kepada Tribun, Rabu (3/5/2017).
Di dalam pendidikan gratis ini, lanjut Harris, intinya ada 3 poin penting yang dimaksud dengan sekolah gratis. Poin pertama yakni gratis dari segala macam bentuk uang pembangunan fisik.
Artinya siswa tidak dipungut biaya pembangunan fisik yang ada di sekolah seperti uang pembangunan kelas, mushalla, laboratorium, toilet dan lain sebagainya. Pokoknya, apapun bentuk pembangunan fisik di sekolah, siswa tidak akan dikenakan biaya.
Untuk poin kedua yakni buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku pelajaran. Mulai dari tingkat SD hingga SMP sederajat, siswa tidak dikenakan biaya untuk membeli buku. Karena itu, pihak sekolah tidak akan menjual LKS atau pun buku pelajaran karena telah dianggarkan dalam APBD. Apalagi buku pelajaran itu dirancang untuk dua tahun, dan sekarang masih dalam proses pelelangan.
Poin ketiga yaitu pemberkasan atau verifikasi. Artinya, siswa dalam hal ini akan mendapatkan kebutuhan sekolah berupa sepatu, kaos kaki dan seragam sekolah atau disebut full gratis. Namun full gratis ini hanya diperuntukkan bagi fakir miskin dan golongan tak mampu saja.
Tak mau setengah setangah dalam menerapkan pendidikan gratis itu, Pemkab Pelalawan mengharuskan para orangtua untuk menyekolahkan anaknya. Artinya akan ada sanksi bagi para orangtua yang tak mau menyekolahkan anaknya sementara biaya sekolah telah ditanggung semuanya oleh pemerintah. Intinya, tidak ada lagi alasan orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya hingga ke tingkat SMP
“Dulu SMA masih kewenangan kita dan program ini berlaku sampai jenjang itu. Sekarang hanya sampai SMP saja," tukasnya.
Sehari sebelumnya, Selasa (2/5/2017), Bupati Harris melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNPK) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bernas Pangkalan Kerinci. Bupati Harris hanya memantau satu sekolah saja.
Bupati Harris yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Syafruddin beserta jajarannya dan kepala sekolah Bernas. Harris memeriksa satu per satu tujuh ruang ujian.
Namun rombongan hanya melihat dari luar ruangan saja tanpa masuk ke dalam, lantaran khawatir mengganggu konsentrasi para peserta ujian. Setelah memastikan semuanya berjalan lancar, Harris kembali ke kantornya.
"Alhamdulilah semuanya hadir dan berjalan dengan baik. Termasuk di beberapa sekolah tadi, laporannya lancar," kata Bupati Harris.
Dia ingin kondisi serupa berlangsung sampai ke hari terakhir ujian. (adv)