Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 4.268 anak di Pekanbaru menolak dilakukan imunisasi MR. Dari data tersebut, ternyata yang paling banyak ada di wilayah Payung Sekaki.
Baca: Chan A.C.E Alami Kecelakaan, Begini Kronologi dan Kondisinya
Berdasarkan laporan pihak Puskemas Payung Sekaki yang diterima Dinas Kesehatan, sebanyak 1.284 anak di wilayah ini menolak dilakukan imunisasi MR. Disusul Puskemas Harapan Raya sebanyak 913 anak.
Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring belum adanya serifikasi halal yang diberikan MUI.
Baca: Kisah Fatin Nursyahirah, Wanita yang Meninggal Dunia saat Pernikahannya Belum Genap 24 Jam
"Saya yakin jumlahnya akan semakin bertambah, karena sampai sekarang kan sertifikat halal dari MUI belum keluar," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Zaini Rizalndi, Senin (6/8/2018).
Meski mendapatkan banyak penolakan, pihaknya akan terus mekakukan vaksinasi kepada anak-anak di Pekanbaru. Sebab pihaknya harus menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Namun terhitung mulai 1 Agustus hingga 30 September mendatang fokus pemberian vaksin MR ini adalah untuk anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun.
Baca: Laga Seru Grup B Piala AFF U-16 2018, Timnas Laos Vs Malaysia Tentukan Nasib ke Semifinal
"Karena pada rentang usia itu yang sangat rentan terinfeksi virus rubella," imbuhnya.
Sejauh ini pihaknya mengklaim sudah berhasil melakukan imunisasi MR hingga ribuan orang di Pekanbaru. Jika dibandingkan dengan yang menolak, jumlahnya masih didominasi oleh orang tua yang setuju.
Baca: Tahapan Pilkades Serentak Akhir Agustus, Para Calon Sudah Bisa Urus Sejumlah Berkas Ini
"Total anak yang sudah kita suntik imunisasi MR sampai hari sekitar 21 ribu lebih," katanya.
Pihaknya tidak bisa memaksakan orang tua harus memvaksin anaknya. Sebab untuk melakukan vaksinasi MR pihaknya harus mendapatkan persetujuan dari orang tua anak. Jika orang tua anak tidak setuju, maka imunisasi tidak akan dilakukan.
Baca: 20 Warisan Budaya Riau Diusulkan ke Kemendikbud
"Kita tidak bisa memaksanakan, itu kita serahkan ke orang tua masing-nasing," pungkasnya. (*)