Berita Riau

Kejar Taget UHC, BPJS Kesehatan dan Permprov Riau Gelar Diskusi Bersama Semua Stakeholder

Penulis: Hendri Gusmulyadi
Editor: Ariestia
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana FGD menuju UHC yang diadakan BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Pemprov Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (30/8/2018).

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sumbagteng Jambi bersama pemerimtahan Provinsi Riau, menyelenggarakan Forum Grup Discussion (FGD) menuju Universal Health Coverage (UHC), bersama pemangku kepentingan utama, baik dari kota hingga daerah di Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (30/8/2018).

Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan pejabat mulai dari walikota, bupati, dinas kesehatan kabupaten kota, seluhuh kantor cabang BPJS Kesehatan dan beberapa stakeholder terkait lainnya di Riau ini, merupakan tidakan lanjut dari Instruksi Presiden (inpres) Nomor 8 Tahun 2017 yang belum juga tercapai sebagai mana yang dicita-citakan, khususnya di Provinsi Riau.

Dalam aturan itu, pemerintah menargetkan pada 2019 nanti kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai angka 95 persen dari jumlah total peduduk Indonesia. Itu artinya, bahwa program ini perlu dukungan penuh dan kerjasama semua pihak baik itu BPJS Kesehatan, pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat kecamatan.

Baca: Maling Manfaatkan Kondisi Pintu Rumah yang Tak Terkunci, Gasak Tas Berisi Perhiasan dan Uang Tunai

Guna mewujudkan kepesertaan BPJS Kesehatan yang menyeluruh, BPJS Kesehatan bersama Pemerintahan Provinsi Riau, secara khusus mengundang perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk menceritakan pengalamannya dalam mencapai UHC saat diskusi. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang telah mencapai UHC dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, diharapkan bisa menjadi contoh bagi stakeholder di Riau untuk mencapai target UHC pada tahun 2019.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi, Siswandi menuturkan, terkait inpres nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan salah satu program strategis nasional Pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pada perjalanannya, implementasi program itu belum berjalan mulus dan banyak tantangan dihadapi oleh semua stakeholder yang punya peran penting dalam pelakasanaannya.

Untuk mewujudkan UHC yang lebih menyeluruh dan mencover seluruh masyarakat di Riau, diperlukan peran aktif semua pihak serta bergotong royong untuk lebih mengotimalkan implementasi Program JKN-KIS, dengan angka persentase 95 persen di tahun 2019.

"Kita mengharapkan melalui FGD dapat mencapai kemitraan yang baik semua pihak. Sehingga target kita untuk UHC 2019 lebih mudah dicapai," terang Siswandi.

Dengan hadirnya perwakilan dari Dinas Kesehatan Peovinsi Gorontalo, diharapkan semua pihak yang hadir dalam FGD itu mendapatkan saran, gagasan dan jalan penyelesaian masalah UHC yang juga masih belum tercapai.

Untuk di wilayah Provinsi Riau, BPJS Kesehatan baru mengcover sebanyak 67,8 persen dari jumlah total masyarakat, atau baru sekitar 4.077.371 jiwa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi yang turut hadir dalam dalam kegiatan FGD menuju UHC mengungkapkan, untuk mewujudkan target UHC pada tahun 2019, data kependudukan masyarakat harus sesuai berdasarkan nama dan berdasarkan alamat.

Dengan mengundang pemerintahan dari 12 kabupaten dan kota yang ada di Riau pada acara tersebut, selanjutnya bisa menugaskan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk) masing-masing untuk menyampaikan data ke kependudukan yang sesuai kepada pihak BPJS Kesehatan.

"Mungkin (penyampaian data, red) malalui dinas kesehatan masing-masing, sehingga nanti bisa diimpetaisasi mana yang belum dan mana yang sudah. Yang belum (berdasarkan nama dan berdasarkan alamat, red) itulah yang menjadi objek untuk programkan mencapai UHC ini," katanya.

Baca: Mantan Rektor UIN Imam Bonjol Meninggal Usai Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di PN Padang

Cukupan kepesertaan menyeluruh (UHC) BPJS Kesehatan di Riau yang baru berada di angka 67 persen menurut Ahmad Hijazi, masih ada jutaan masyarakat Riau yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Jika 12 kabupaten di Riau bisa bergerak dengan semangat gotong royong, maka akan lebih efektif untuk mencapai target UHC sesuai yang dicita-citakan.

Halaman
12

Berita Terkini