Baca tanpa iklan
Demi NKRI Wiranto Tegas Perbolehkan 'Shutdown' Media, Fahri Hamzah: Kebebasan Mau Ditutup Itu Salah
TRIBUNPEKANBARU.COM - Menko Polhukam Wiranto menuturkan akan menindak tegas media yang dinilai membantu menyebarkan pelanggaran hukum.
Wiranto menyebut media yang bertindak demikian diperbolehkan untuk di-shutdown atau ditutup.
Hal itu dikatakan Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/05/2019).
"Kita perlu melakukan tindakan tegas lagi, media mana yang telah membantu melakukan satu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu dishutdown, kita hentikan, kita tutup, enggak apa-apa," ujar Wiranto dikutip TribunJakarta.com dari Kompas TV, pada Selasa (7/5/2019).
Menurut Wiranto penutupan media yang dianggap menyebarkan pelanggaran hukum demi menjaga ketertiban nasional, menegakkan NKRI, dan menjaga perdamaian di masyarakat.
Wiranto juga menjelaskan penutupan media tersebut sudah diatur dalam undang-undang.
"Demi ketertiban nasional, ada hukum, ada undang-undang hukum yang ijinkan kita, sekali lagi, demi tegaknya NKRI demi masyarakat yang ingin damai." jelas Wiranto.
Baca: Meski Hidup Kaya Raya, Inul Daratista Beberkan Alasan Enggan Operasi Mata, Memilih Pakai Kacamata
Baca: Lama Tak Terlihat, Mita The Virgin Muncul ke Publik Pakai Hijab, Curhat Bikin Postingan Gaya Hidup
Baca: Pengumuman Hasil UTBK SBMPTN 2019 di pengumuman-utbk.ltmpt.ac.id, Cek Berapa Nilaimu Lewat Hape
Baca: Data Masuk 69 Persen, Berikut Hasil REAL COUNT Pilpres Situng KPU Selasa 7 Mei 2019 Jam 07.00 WIB
"Demi masyaraklat yang mendambakan kedamaian," tambahnya Wiranto.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah lantas menanggapi pernyataan pernyataan Wiranto tersebut.
TONTON JUGA
Fahri Hamzah pun menilai pernyataan Wiranto seakan memperlihatkan pemerintah yang tengah panik, dikutip TribunJakarta.com dari Tribunnews.com.
Menurutnya, kebebasan pers merupakan hal yang telah dianut negara Indonesia yang mengusung demokrasi.
"Kebebasan ini harga mati. Kapasitas pemerintah lah yang harus kita sesuaikan dengan kebebasan masyarakat," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengelola kebebasan pers dengan memperbaiki.
Disebutkan Fahri menutup media adalah tindakan yang salah.
"Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itu yang perlu diperbaki. Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah," kata dia.
Baca: Luna Maya & Ayu Ting Ting Perang Dingin Gegara Bisnis, Luna: Kontrak Harus Jelas, Mau Teman Mau Apa
Baca: 5 Artis Ini Angkat Kaki dari Grup Band dan Pilih Solo Karir, Kini Justru Makin Sukses
Baca: Mahfud MD Disebut Berpotensi Gantikan Menko Polhukam, Gatot: Mungkin Mahfud MD yang Gantikan Wiranto
Ia lantas menagih para tokoh yang seharusnya menjelaskan dan meluruskan di media apa yang terjadi.
"Tokoh-tokoh yang ngomong jawab dong, jangan panik."
"Masa segini banyak orang di pemerintahan jago-jago, dapat gaji, dapat mobil dinas, enggak bisa menjawab, enggak bisa menjelaskan ke media apa yang bisa bikin tenang di masyarakat. Jangan berlebihan lah," pungkasnya.
SIMAK VIDEONYA:
Baca: Ibu dari Mayat Bayi yang Ditemukan di Atap Rumah Berbalut Handuk Ternyata Siswi SMK,Ini Pengakuannya
Baca: Niat dan Doa Setelah Sholat Dhuha Lengkap Bacaan Arab, Latin & Artinya Serta Tata Cara Sholat Dhuha
Fahri Hamzah Soroti Ratusan Petugas Pemilu 2019 Meninggal
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyoroti banyak petugas baik KPPS,Polri dan Linmas di Pemilu 2019 meninggal.
Hal tersebut dikatakan Fahri Hamzah melalui laman Twitter resminya @FahriHamzah dilansir TribunJakarta.com Senin (29/4/2019) pagi.
Pantauan TribunJakarta.com, cuitan Fahri Hamzah itu telah diretweet sebanyak 3 ribu kali dan mendapakan 5,7 ribu likes.
Dalam unggahannya, ia memposting grafis berita online yang menggambarkan jumlah korban meninggal bertambah di Pemilu 2019.
Grafis berita itu berjudul 'Korban Meninggal Jadi 326', yang menjelaskan mengenai duka di balik Pemilu 2019.
Tampak di grafis tersebut menjelaskan jumlah 326 petugas yang meninggal terdiri dari petugas KPU, Bawaslu dan Polri.
Penyebab meninggalnya petugas pengawal Pemilu 2019 itu di antaranya kelelahan, kecelakaan, sesak napas, serangan darah tinggi serta bunuh diri.
Tak hanya petugas pengawal Pemilu 2019 yang meninggal, tetapi ada juga yang jatuh sakit.
Petugas KPU yang sakit dikatakan dalam artikel itu berjumlah 1.761 orang, Bawasllu 959 orang dan petugas Bawaslu yang menjadi korban kekerasan dan kecelakaan 188 orang.
Fahri Hamzah pun mengomentari mengenai bertambahnya jumlah petugas pengawal Pemilu 2019 yang meninggal dan sakit itu.
Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menyoroti mengenai kepercayaan publik dengan terjadinya duka di Pemilu 2019.
"Masihkah percaya bahwa semua baik2 saja?..," tulis @FahriHamzah.
Cuitan Fahri Hamzah itu mendapatkan tanggapan dari Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Yunarto Wijaya melalui akun Twitter resminya mengungkapkan rasa setujunya terkait duka di Pemilu 2019 itu.
Menurutnya, peristiwa duka di Pemilu 2019 merupakan tragedi dari keputusan MK tentang pemilu serentak.
Ia menegaskan, duka Pemilu 2019 bukan soal Jokowi maupun Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2019.
"Sepakat ini sebuah tragedi dr keputusan MK ttg pemilu serentak... Tapi ini bukan ttg jokowi atau prabowo sbg capres...," tulis @yunartowijaya.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Demi NKRI Wiranto Tegas Perbolehkan 'Shutdown' Media, Fahri Hamzah: Kebebasan Mau Ditutup Itu Salah