Baca tanpa iklan
"Presiden @Jokowi, Jangan Setujui RKUHP di Sidang Paripurna @DPR_RI. #SemuaBisaKena - Tandatangani Petisi! https://t.co/YJ1NkFEXek via @ChangeOrg_ID," tulis Joko seperti dikutip oleh Kompas.com, Senin (23/9/2019).
Sebelumnya, pada Jumat (20/9/2019), Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan kepada DPR RI agar menunda pengesahan revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik.
"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.
Permintaan penundaan tersebut karena ia mencermati masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substasi RKUHP.
Sementara, hari ini, para mahasiswa kembali menggelar aksi memprotes beberapa hal di berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lainnya.
Beberapa poin yang disoroti mahasiswa adalah Revisi UU KPK, RKUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, dan lainnya.