Baca tanpa iklan
Seluruh anggota parlemen periode 2019-2024 yang baru dilantik diminta tidak melanjutkan produk hukum berupa RUU KUHP dan RUU KPK.
TRIBUNPEKANBARU.COM - Mahasiswa yang berasal dari sejumlah universitas negeri maupun swasta kembali berdemonstrasi menolak Undang-Undang (RUU) KPK hasil revisi. Maupun RKUHP yang dinilai kontroversial.
Sebelumnya RUU KPK sudah disetujui menjadi undang undang melalui paripurna DPR beberapa waktu lalu. Beberapa hari kemudian, Presiden Jokowi memastikan mempertimbangkan menerbitkan Perppu tentang UU KPK
Para mahasiswa datang membawa spanduk yang bertuliskan aspirasi penolakannya terhadap produk legislasi DPR dan pemerintah tersebut. Beberapa di antaranya membawa atribut demonstrasi lainnya.
Di atas mobil komando, salah satu orator dari HIMA Persis mengharapkan, seluruh anggota parlemen periode 2019-2024 yang baru dilantik tidak melanjutkan produk hukum berupa RUU KUHP dan RUU KPK.
Baca: Ingin Tampil Anggun di Senayan, Penampilan Mulan Jameela Malah Tampak Lucu Kenakan Bodo Modifikasi
Menurutnya, produk hukum yang telah dihasilkan oleh periode sebelumnya telah melawan kehendak rakyat.
Di sisi lain, mereka juga berpendapat anggota parlemen periode 2014-2019 tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan produk legislasi yang cacat hukum.
"Mereka meninggalkan masalah dengan perut buncit hasil uang pajak kita!,"tegasnya.
Akibat adanya demonstrasi tersebut, jalur gatot subroto di depan gedung DPR/MPR harus ditutup.
Namun, tol dalam kota masih dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Aparat gabungan dari Polri dan TNI juga sudah bersiaga untuk mengamankan demonstrasi.
Baca: Usai Sebut Nikita Mirzani Pelacur, Anak Angkat Elza Syarief Ngotot Berdamai Dan Siapkan 13 Pengacara
Bupati Cegah Pelajar Ikut Demo
Marak pelajar asal Kabupaten Tangerang yang ikut-ikutan aksi di Jakarta membuat bupati Tangerang angkat suara.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar meminta agar setiap pelajar di Kabupaten Tangerang tidak lagi mengikuti aksi unjuk rasa menuju Gedung DPR RI, Jakarta.
"Kalau mau ikut menyampaikan aspirasi, tidak usah ke Jakarta. Silakan lakukan itu di sekolah saja," sambungnya.
Zaki pun meminta kepada masyarakat Kabupaten Tangerang terutama orang tua murid, wali murid untuk mengawasi gerak-gerik anaknya.
Baca: UPDATE CPNS 2019: Dibuka Minggu Ke-4 Oktober Ini Hanya Untuk CPNS, PPPK Tak Direkrut Tahun Ini