Baca tanpa iklan
tribunpekanbaru.com - Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) ternyata masih dikelola oleh anak perusahaan BUMD PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP). Saat ini, pengelolaan bus TMP dilakukan oleh PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM).
Namun PT TPM ini masih menerima subsidi anggaran dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam melaksanakan operasionalnya, dalam hal ini tentu saja dana APBD Pekanbaru.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, menyoroti anak perusahaan PT SPP yang masih saja belum mandiri ini, dan masih saja mendapatkan subsidi dari Pemko Pekanbaru. Kondisi ini membuat operasional bus TMP tergantung dana dari APBD Pekanbaru.
Ia menilai kondisi ini masih belum seperti yang diharapkan. Karena itu, PT TPM didorong untuk lebih mandiri agar tidak lagi tergantung APBD, bahkan bisa menghasilkan keuntungan untuk daerah.
"Kita sarankan kalau anak perusahaan tetap harus memperoleh profit, agar mereka bisa mandiri," ujar Hamdani kepada Tribun, Rabu (22/1) lalu.
Politisi PKS ini menilai, operasional bus TMP sudah saatnya memberi keuntungan dan berdampak positif bagi pendapatan daerah. Ia pun mendorong agar nantinya TMP bisa mendapat keuntungan agar pengelolaan bus bisa lebih mandiri.
Hamdani menyebut bahwa kebutuhan terhadap angkutan massal ke depan akan terus bertambah. Dan Pekanbaru membutuhkan sarana angkutan massal yang nyaman bagi masyarakatnya. Untuk itu, hal ini perlu dirancang sejak saat ini, termasuk dalam hal pengelolaannya. Apalagi Pekanbaru merupakan kota metropolitan.
"Intinya kita mendorong BUMD agar bisa memiliki dampak positif untuk pemerintah daerah, ada pemasukan untuk pendapatan daerah, bukan malah sebaliknya," paparnya.
DPRD Kota Pekanbaru sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT SPP pada Selasa (21/1) lalu. Hamdani turut hadir dalam rapat tersebut. Rapat ini berisi ekspos seputar kinerja SPP selama ini, terutama untuk melihat kinerja PT SPP selama tahun 2019 lalu. (fer)