Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Data Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2014 diduga bocor hingga diperjual belikan di forum hacker dan persoalan ini menjadi pembicaraan di media sosial.
Bahkan, persoalan ini menjadi pembicaraan dan pembahasan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM dalam sebuah diskusi.
Menurut ELSAM, akun Twitter underthebreach, sebuah akun pemantauan dan pencegahan kebocoran data asal Israel, menyebutkan adanya penjualan 2 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia di sebuah situs forum hacker.
Sementara itu, apa tanggapan pemerintah dan KPU?
Dilansir dari Tribunnews.com, Kementerian Komunikasi dan Informatika menindaklanjuti temuan kebocoran 2,3 juta data pemilih yang ramai diperbincangkan di media sosial dan masuk ke forum hacker atau peretas.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyelidiki kebocoran data tersebut.
"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI Arief Budiman dan akan menindaklanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk menyelidiki teknis menjaga perlindungan data khususnya data pribadi,"
tutur Johnny G Plate, dalam keterangannya, Jumat (22/5/2020).
Dia menjelaskan pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU RI sesuai amanat Undang-Undang Pemilu.
Oleh karena itu, kata dia, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanan.
Tidak saja secara teknis melalui keamanan sistem yang andal dan update, tetapi juga sangat dibutuhkan payung hukum yang memadai.
"Kemenkominfo sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU," kata dia.
Pada saat ini, pihaknya sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintegrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan yg memadai sesuai standard keamanan yg berlaku.
Dia mengharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional.
"Untuk itu kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan. Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama di mana RUU ini perlu segera diselesaikan," tambahnya.
Sebelumnya, akun media sosial Twitter @underthebreach.mengungkap jutaan data kependudukan milik Warga Negara Indonesia (WNI) diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data itu diklaim sebagai data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.