Polisi 'Bebas' Bergerak Tanpa Badan Yudisial, 1 Dari 5 Dampak UU Keamanan Baru China di Hong Kong

Editor: CandraDani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Polisi anti huru-hara Hong Kong ketika menahan seorang pria, di tengah upaya mereka membubarkan demonstrasi menentang penerapan UU Keamanan Nasional pada 1 Juli 2020, atau dalam peringatan 23 tahun penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada China.

Di "Lennon Walls" sebuah dinding besar di Hong Kong, poster-poster dan slogan-slogan dihapus setelah protes pro-demokrasi terjadi tahun lalu.

Beberapa warga Hong Kong menjadi kreatif dengan mengganti slogan yang dilarang menjadi permainan kata-kata baru.

Di ranah daring, orang-orang telah menghapus obrolan dan menganonimkan akun media sosial mereka, bahkan ada yang menghapusnya.

China Diduga Incar US$ 2,5 Triliun Cadangan Migas di Laut China Selatan, Indonesia Patut Waspada

Politisi Kabur, Partai Dibubarkan

Selama bertahun-tahun Hong Kong telah menjadi pelarian bagi orang-orang China daratan yang takut atas penganiayaan pemerintah.

Sekarang, orang-orang Hong Kong sendiri yang kabur dari kota itu.

Aktivis demokrasi terkemuka, Nathan Law, mengungumkan bahwa dia telah pergi ke luar negeri dengan lokasi yang dirahasiakan pada Kamis (2/7/2020).

Dia dan sekelompok aktivis lain membubarkan partai demokrasi mereka, Demosisto, karena takut dituntut meski pun tidak mengadvokasi kemerdekaan Hong Kong.

"Ketika saya melihat ke bawah, Hong Kong, dari pesawat, pemandangan inilah yang tidak akan terlupakan dari pikiran saya," tulisnya.

Nathan berharap suatu hari nanti dapat kembali ke Hong Kong.

India Blokir 59 Aplikasi China, Termasuk Tik Tok dan Mobile Legends

Kelompok-kelompok lain yang lebih terbuka menyuarakan otonomi untuk Hong Kong juga membubarkan diri.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Dampak UU Keamanan Nasional China di Hong Kong",

Berita Terkini