Baca tanpa iklan
Oleh sebab itu, Fahri berharap Presiden Jokowi tidak otoriter dalam menerapkan UU Cipta Kerja.
Tetapi harus mengumpulkan semua pihak duduk satu meja dan berbicara mengenai undang-undang itu, agar publik bisa memililiki pemahaman yang sama dengan pemerintah.
"Tidak perlu otoriter, ajak semua ngobrol agar memahami kepentingan untuk akselerasi kita. Saya kira semua akan ikut mendukung," papar Fahri.
Fahri pun menyebut, pemeritah seharusya tidak perlu melibatkan DPR sejak awal dalam menuntaskan permasalahan Omnibus Law.
Cukup panggil seluruh stakeholder terkait, selesaikan secara sepihak di internal pemerintah, dan tidak perlu menerebos banyak undang-undang.
"Omnibus Law itu nanti akan dihajar terus karena bertentangan dengan publik dan buruh. Kasihan Pak Jokowi nanti diakhir jabatannya," ucap Fahri.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Habiburokhman menyebut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak sempurna tetapi tidak seburuk yang dinarasikan di media sosial.
"Misalnya tidak ada cuti haid, tidak ada cuti ini, tidak ada pesangon. Ada semua kok di Undang-undang Cipta Kerja," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (7/10/2020).
Menurutnya, Partai Gerindra telah melaksanakan fungsinya secara maksimal terkait UU Cipta Kerja dengan menyerap semua aspirasi masyarakat dan mengakomodir masukannya ke undang-undang tersebut.
"Saya sendiri, walaupun bukan Panja Baleg, saya juga mengikuti banget. Misalnya perdebatan putusan Mahkamah Konstitusi, itu semua mengacu undang-undang ini, jadi tidak ada yang bertentangan dengan putusan MK," papar Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Gerindra itu.
"Lalu ada sertifikat halal dan sebagainya. Itu bagus kok, memang tidak sempurna, tapi tidak seburuk seperti dinarasikan di media sosial," sambungnya.
Sementara terkait pernyataan politikus Gerindra Fadli Zon yang menyebut pembahasan RUU Cipta Kerja tidak menyerap aspirasi masyarakat, Habiburokhman menghormati sikapnya.
"Saya tidak bisa mengomentari secara khusus senior saya. Saya tidak tahu konteksnya seperti apa? Redaksinya bagaimana? Dia senior saya, kita hormati," ucap Anggota Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, Gerindra tegas menjadi oposisi pemerintahan Jokowi dan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tak pro rakyat.
Namun, usai Pemilu 2019, Gerindra justru mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi setelah masuk dalam koalisi pemerintah.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fahri Hamzah Sebut Undang-Undang Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan MK.