Baca tanpa iklan
"Sebanyak 84 negara, dari Komisi Uni Eropa, Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) kini telah menyerukan agar Indonesia berhenti memblokir kunjungan PBB," sebut Benny Wenda .
"Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tunduk pada hukum internasional.
Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan Komisaris Tinggi ke Xinjiang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang Uyghur.
Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?," tutur Benny Wenda .
Benny Wenda juga menyebut, Otonomi Khusus hanyalah 'Tindakan Pilihan Bebas', yang dipaksakan tanpa konsultasi dan bertentangan dengan keinginan penduduk asli Papua Barat.
"Daripada terus memaksakannya, Indonesia harus segera menarik militer mereka dan memberikan kami referendum yang kami tuntut sejak 1969," sebut Benny Wenda .
Kemudian, Benny Wenda menyampaikan kepada Presiden Ri Jokowi , selaku wakil sah rakyat West Papua, Pemerintah Sementara ULMWP mengeluarkan tuntutan damai sebagai berikut:
1. Pembebasan semua tahanan politik Papua Barat;
2. Pembatalan Otonomi Khusus dan rencana untuk mengukir Papua Barat menjadi lima provinsi;
3. Akses langsung ke Papua Barat untuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia;
4. Akses langsung ke Papua Barat untuk semua jurnalis;
5. Referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional;
6. Penarikan semua pasukan Indonesia dari Papua Barat.
"Kepada dunia saya katakan, hentikan pendanaan Otonomi Khusus dan penyiksaan rakyat saya. Menentang pembaruan hukum kolonial Indonesia yang memecah belah. Dukung 'Visi Negara Hijau' kami dan Papua Barat yang bebas dan demokratis," pungkas Benny Wenda .
( Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi )