Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Demo ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR) di gedung DPRD Riau sempat memanas, massa demonstran saling dorong dengan petugas.
Massa terpancing saat mereka mendesak untuk bisa masuk ke gedung DPRD Riau berdiskusi dengan perwakilan Rakyat.
Namun aparat kepolisian menghalangi dan membatasi jumlah yang bisa masuk ke dalam hanya 10 orang, sehingga membuat massa sempat tersulut emosi.
Sempat terjadi saling dorong antara massa dengan polisi, wakil ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti yang sempat mendatangi massa ini terpaksa masuk kembali ke dalam pagar gedung DPRD untuk menghindari kericuhan.
Hanya beberapa menit, kondisi kembali stabil dan perwakilan massa 10 orang diperkenankan masuk ke dalam untuk berdialog dengan DPRD.
Sebagaimana diketahui massa ini menuntut pengusutan kasus kematian pekerja di wilayah Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Massa ini juga menuntut agar DPRD membentuk pansus untuk mengusut peristiwa kematian pekerja di PHR.
Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR) mendatangi gedung DPRD Riau, Kamis (16/3/2023).
Massa menuntut pengusutan kasus kematian pekerja di wilayah Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Massa ini mengaku membawa misi kemanusiaan menuntut DPRD membentuk panitia khusus menuntut kasus kematian 11 Pekerja di PHR.
Rombongan mahasiswa ini sempat ditemui Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.
Namun sempat memanas karena ada sejumlah massa terprovokasi, sehingga batal berdiskusi di depan gedung DPRD Riau.
Massa juga membawa poster bergambarkan Dirut PHR Jaffe A Suardin dan tulisan menuntut usut tuntas kematian pekerja di PHR.
Hingga berita ini diturunkan masih berlangsung aksi di depan gedung DPRD .
Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja
Sebelumnya, kalangan DPRD Riau terus memberikan perhatian khusus, terkait kasus meninggalnya 3 pekerja di kawasan PT Pertamina Hulu Rokan ( PHR), di CMTF Balam Selatan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rohil, Riau.
Bahkan wakil rakyat mendukung kasus ini dibuka ke publik selebar-lebarnya, sehingga menjadi pelajaran berharga ke depannya bagi perusahaan lainnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus menyampaikan, peristiwa ini tentunya menjadi perhatian serius bagi SKK Migas.
Apalagi pihaknya tengah berupaya mendorong KKKS termasuk mitra-mitra kerjanya menjalankan standar tertinggi dalam sistem keamanan dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan SKK Migas melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 005 Tahun 2018 tentang K3LL di sektor Hulu Migas.
" SKK Migas saat ini tengah berkoordinasi lintas fungsi untuk menugaskan tim dari Fungsi Penunjang Operasi dan fungsi Perwakilan Sumbagut bersama dengan KKKS untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus ketika itu..
(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)