TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Pekanbaru, kini berangsur-angsur sudah dinikmati masyarakat.

Meski diakui nanti masyarakat akan membludak masuk ke UHC, namun diyakini Pemko akan siap melayaninya.

Sekadar diketahui, Diskes Pekanbaru menyebutkan, anggaran untuk program UHC tahun 2023 ini, sudah diplot di APBD Murni 2023 sebesar Rp 41 miliar.

Jumlah ini akan mengcover sekitar 160 ribu warga, yang bisa masuk ke program UHC.

Lalu, apakah akan ada penambahan anggaran di APBD Perubahan 2023 nanti?

Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos menjelaskan, bahwa untuk anggaran UHC ini, pihaknya siap menambah anggarannya lagi. Terutama di APBD Perubahan 2023.

"Mudah-mudahan kondisi anggaran kita memungkinkan untuk mengcover UHC ini lagi. Kita minta Pemko melalui Diskes mengusulkannya, mumpung sekarang sedang pembahasan APBD," tegas Aidil Amri kepada Tribunpekanbaru.com , Senin (14/8/2023).

Hanya saja, Aidil Amri mengaku belum bisa memastikan, berapa nilai anggaran di APBD Perubahan 2023. Sebab, KUA PPAS R-APBD Perubahan 2023, belum dikirim Pemko ke DPRD Pekanbaru.

"Yang sekarang ini, KUA PPAS R-APBD 2024 yang sudah dikirim Pemko ke DPRD. Bahkan kita sudah dengar ekspos KUA PPAS R-APBD 2024 ini dari Pemko. Tapi untuk rincinya, termasuk untuk UHC, belum ada pembahasan apapun," paparnya.

Politisi Senior Partai Demokrat ini justru menginginkan, pos anggaran untuk UHC di APBD Perubahan, setidaknya ada disiapkan. Jangan hanya berpedoman dari anggaran murni saja.

Tujuannya semata-mata, agar masyarakat yang belum terdaftar UHC, bisa mendaftar kembali.

"Kalau untuk 2024, anggarannya pasti ada la. Makanya kita lihat dulu berapa yang diajukan Pemko, lalu kita sesuaikan dengan perkiraan anggaran di perubahan nanti," jelasnya.

Lebih dari itu, Aidil Amri juga tak henti-hentinya mengajak semua pihak, termasuk swasta untuk membantu Pemko mensukseskan UHC di Kota Pekanbaru.

Baik itu rumah sakit, perusahaan atau sektor lainnya, yang beroperasi di Kota Bertuah ini.

Sekadar gambaran, program UHC sudah berjalan di Kota Pekanbaru, hampir dua pekan lebih.

Sejauh ini, Komisi III DPRD Pekanbaru mengaku, belum mendapat laporan ikhwal adanya penolakan pasien.

Kondisi ini diharapkan jangan sampai terjadi. Terutama pasien yang merupakan warga Kota Pekanbaru, yang juga memiliki KTP Pekanbaru.

"Apapun alasannya, tidak boleh rumah sakit atau Puskesmas menolaknya. Baik itu karena kartu KIS atau BPJS nya menunggak dan lainnya. Mereka harus diterima," tega Aidil Amri kemarin.

Komisi III DPRD Pekanbaru berjanji, akan terus mengawasi program UHC ini agar tetap berjalan lancar. Jangan hanya karena ada oknum Puskesmas atau rumah sakit yang bermain, maka UHC jadi jelek di Kota Pekanbaru.

Makanya, Aidil juga meminta kepada Diskes Pekanbaru, untuk membentuk tim pengawasan di lapangan.

Jangan sampai ada yang membandel, yang sengaja membuat citra Kota Pekanbaru tercoreng.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )