TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Banyaknya keluhan masyarakat, soal minimnya informasi soal program Universal Health Coverage (UHC), ditanggapi DPRD Pekanbaru.
Komisi III DPRD yang membidangi kesehatan, langsung turun ke lapangan melihat langsung pelaksanaan UHC tersebut.
Adalah Puskesmas Sidomulyo di Jalan Subrantas Panam Pekanbaru, yang menjadi target Komisi III DPRD Pekanbaru.
Hasilnya memang belum sesuai harapan.
"Hasil kunjungan lapangan kita memang baru ke satu Puskesmas Sidomulyo akhir pekan kemarin. Tujuannya untuk memastikan program UHC berjalan dengan baik," kata Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Hj Niar Erawati kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (29/12/2024).
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Tekad Indra Pradana Abidin. Katanya, dalam kunlap tersebut, pihaknya tidak menemukan kendala berarti.
Hanya saja, Komisi III menemukan masih minimnya sosialisasi UHC ke masyarakat.
Buktinya, di Puskesmas Sidomulyo sendiri, tidak ada papan pengumuman atau spanduk soal berobat gratis UHC.
"Paling tidak, pasang lah spanduk atau banner di sekeliling Puskesmas. Buat tulisan besar-besar, bahwa UHC berobat gratis cukup pakai KTP Pekanbaru. Buat di depan Puskesmas ataupun di ruangan publik di Puskesmas tersebut. Kan nggak sulit," sebutnya.
Dengan adanya temuan ini, Komisi III DPRD meminta agar Puskesmas Sidomulyo, dan semua Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru, untuk menggencarkan sosialisasi UHC kepada masyarakat.
Sebab, Pemko Pekanbaru sudah mendepositkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 90 miliar kepada BPJS.
Dengan begitu, diharapkan agar anggaran tersebut bermanfaaat bagi masyarakat.
Pihaknya juga meminta, agar Puskesmas tidak lagi banyak alasan untuk menyegerakan pilihan masyarakat berobat pakai UHC.
Tentunya hanya dengan bawa KTP Pekanbaru.
"Kesehatan masyarakat ini dilindungi UU, dan biayanya juga dianggarkan APBD. Jadi, Puskesmas jangan macam-macam lagi. Kasihan masyarakat yang ingin berobat gratis, tidak bisa. Begitu juga dengan rujukan, jangan dihambat dengan berbagai persyaratan," tegas Politisi PDI-P ini lagi.
(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)