TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru murka melihat kinerja PT Ella Pratama Perkasa (EPP), selaku pihak ketiga pengangkutan sampah Kota Pekanbaru tahun 2025.

Sebab, sudah tiga hari ini sejak kontrak kerja ditandatangani per 1 Januari 2025 kemarin, kinerja mereka melempem.

Buktinya, sampah berserakan dan menumpuk di hampir di semua wilayah di Kota Pekanbaru.

"Kekhawatiran kita soal pihak ketiga ini terbukti. Start awalnya saja sudah bermasalah. Gimana ke depannya," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulkardi, kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (3/1/2025).

Tidak terangkutnya sampah oleh PT EPP ini, diduga karena mereka belum siap secara utuh.

Baik itu untuk jumlah armadanya, tenaga kerjanya, hingga hal penting lainnya.

Apalagi armada yang dibutuhkan untuk mengangkut se-Kota Pekanbaru ini, dipastikan banyak.

Belum lagi masalah lainnya, yang dipastikan tidak tercover secara keseluruhan.

"Satu hari saja sampah tak diangkut di Kota Pekanbaru ini, bisa jadi kota sampah daerah ini. Tadi kami temukan puluhan tumpuk di wilayah Rumbai, kawasan Senapelan, dan lainnya," sebutnya.

Komisi IV yang membidangi persampahan ini, lanjut Politisi PDI P tersebut, tidak akan diam.

Dengan kewenangan dan Tupoksi sebagai wakil rakyat, Komisi IV akan menindaklanjuti segera.

"Pastinya kita panggil segera DLHK selaku OPD terkait, UPT Lelang, termasuk PT EPP. Mudah-mudahan pekan depan paling lambat kita gelar hearing," tegasnya lagi.

Terhadap persoalan ini, Komisi IV DPRD mengharapkan, agar DLHK Pekanbaru bertanggung jawab. Jangan biarkan Kota Pekanbaru ini ditimbun tumpukan sampah.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois SAg juga menegaskan, bahwa jika memang Pemko menggaransi PT EPP profesional, maka harusnya bisa langsung kerja tancap gas per 1 Januari kemarin.

"Makanya, sudah kita ingatkan betul soal sampah ini. Jangan main-main, apalagi pakai pihak ketiga. Sejak awal kita tak setuju pihak ketiga ini. Namun Pemko ngotot, ya kita minta maksimalkan saja. Tapi hasilnya sudah tidak baik," tegasnya yang juga menyebutkan akan segera memanggil hearing pihak terkait.