Maka dari itu, catatan LKPJ dari Fraksi PDI-P, meminta kepada Pemko memberikan struktur APBD yang komprehensif, sehingga sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dijabat

"Termasuk juga berapa persentase infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, mohon dijelaskan secara rinci. Lalu persentase PAD Kota Pekanbaru dari seluruh sektor, yang ditargetkan maupun yang direalisasikan," jelasnya.

Wakil rakyat meminta, agar LKPJ ini bukan sekadar formalitas tahunan tanpa ada realisasinya.

Namun bagi Fraksi PDI-P, LKPJ Pemko Pekanbaru ini, tak sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai contoh, dalam LKPJ ini tidak terdapat indikator makro capaian 2023 dengan capaian 2024.

Dan tidak ada juga indikator pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. 

Padahal indikator ini penting untuk menilai kinerja selama 2024 dalam mencapai visi dan misi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS DPRD Pekanbaru dr Meiza, dalam pandangan fraksinya meminta, agar Pemko menggali lagi lebih dalam potensi PAD.

"Tutup kebocoran PAD, karena tahun ini target sangat tinggi yakni Rp 1,1 triliun. Kami dari fraksi, minta perjelas dana transfer. Semoga semangat baru kepemimpinan sekarang, bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai harapan," harapnya.

Disampaikan, LKPJ Pemko 2024 tersebut diharapkan dapat dijadikan cerminan, dalam mengendalikan anggaran dan menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Permasalahan umum Kota Pekanbaru, mulai dari sampah, banjir dan lainnya.

"Kita minta pemimpin baru bisa menyelesaikannya dengan mengoptimalkan anggaran secara efektif. Kami Fraksi PKS mendorong Pemko mempertahankan program unggulan, subsidi pinjaman, kunjungan kesehatan berupa program UHF atau dokter on call, beasiswa dam lainnya, agar lebih baik lagi," pintanya.

Beberapa fraksi lainnya di DPRD Pekanbaru, pada umumnya juga meminta Pemko untuk meningkatkan kinerja, plus meningkatkan PAD tahun 2025 ini.

Mereka juga meminta, pelaksanaan pemerintahan berjalan transparan. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).