TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah meminta kepada Gubernur Riau Abdul Wahid untuk membuat tim yang bekerja untuk mengejar dan menggenjot dari sektor pendapatan yang masih berpotensi di Pemprov Riau.

Karena upaya ini harus dilakukan ditengah situasi pendapatan Pemerintah Provinsi yang terus mengalami penurunan, bahkan Bapenda sudah memberikan gambaran, menyerah tidak bisa memaksimalkan pendapatan untuk lima tahun ke depan.

"Bapenda sudah menghitung lima tahun ke depan hanya bisa diperoleh Pendapatan pada angka 8 hingga 9 triliun saja, ini persoalan yang serius bagi Pemprov Riau," ujar Abdullah yang juga merupakan politisi PKS tersebut.

Karena memang diakui Abdullah, tugas memaksimalkan pendapatan daerah tidak hanya urusan Bapenda saja, melainkan OPD lainnya, ada ESDM, ada perkebunan, BPKAD soal aset, dan hampir seluruh OPD punya aset yang bisa dimanfaatkan.

"Semuanya bisa diambil celah sebagai sektor pendapatan, di seluruh OPD punya aset, soal sawit ada Dinas Perkebunan, kemudian BPKAD juga punya aset yang bisa dikelola dan menghasilkan pendapatan,"ujar Abdullah.

Baca juga: Komisi IV DPRD Riau Bersyukur Gubernur dan Kapolda Konsisten Serius Atasi Karhutla

Baca juga: Kantor Disnakertrans Riau Terbakar, Anggota DPRD Riau Minta Penyebab Diusut

Seperti misalnya tanah kosong milik Pemerintah Provinsi saja bisa dijadikan aset dan menghasilkan pendapatan.

"Untuk itu, kepada Gubernur kami minta harus bentuk tim di SK kan kepala daerah untuk mengejar pendapatan, kami dari Dewan akan support pelaksanaannya,"ujarnya.

Format ini sudah mulai ditetapkan di Pemko Pekanbaru, dimana Walikota membuat SK sejumlah OPD yang masuk dalam tim menggenjot Pendapatan tersebut.

"Kalau hanya menyerahkan ke Bapenda saja tidak cukup, tidak ada cara lain selain mencari potensi pendapatan lain,"ujar Abdullah.

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)