TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Pusat melalui program strategis nasional.

Tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelontorkan anggaran sebesar Rp7,7 miliar untuk penanganan kawasan kumuh di Danau Dipo dan Boncah Balong, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan.

Dukungan anggaran tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan Permukiman Kumuh oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatra III, Yenni Syofwan Mora ST MSi, kepada Bupati Rokan Hulu Anton ST MM. Penyerahan dilakukan dalam rapat terbatas di rumah dinas bupati pada Senin (4/8).

"Alhamdulillah, melalui kerja keras tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), kita berhasil memenuhi semua persyaratan dari Kementerian PKP. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi komitmen menciptakan lingkungan yang lebih layak, sehat, dan tertata bagi masyarakat," ujar Bupati Anton usai menerima SK tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah, termasuk para asisten, kepala OPD, Kasi Wilayah Balai P3KP Sumatra III, Camat Kepenuhan Gustia Hendri, Lurah Kepenuhan Tengah Muhammad Arif Bakhtiar SKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga dari Danau Dipo dan Boncah Balong.

Bupati Anton menuturkan bahwa kawasan Danau Dipo dan Boncah Balong selama ini memang menghadapi berbagai persoalan serius.

Beberapa di antaranya adalah rusaknya jalan lingkungan, keterbatasan akses air bersih, sistem drainase yang belum memadai, pengelolaan sampah yang tidak optimal, serta minimnya ruang terbuka dan sistem proteksi kebakaran.

Ia menegaskan bahwa program dari Balai P3KP Sumatra III akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kegiatan ini mencakup perbaikan jalan dan drainase, pembangunan TPS3R untuk pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle, serta pembangunan pedestrian,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Perkim Rohul ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung pelaksanaan proyek yang akan segera dilelang dan dilaksanakan oleh Balai P3KP.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci suksesnya pembangunan berkelanjutan di daerah.

Selain itu, Bupati Anton juga menyampaikan harapan agar ke depan Rohul kembali mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengungkapkan, data rumah tidak layak huni (RTLH) di Rohul telah terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga akan lebih memudahkan proses verifikasi dan alokasi bantuan.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat ini, Pemkab Rohul optimistis kondisi kawasan kumuh di Danau Dipo dan Boncah Balong akan mengalami perubahan signifikan dalam waktu dekat, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas hidup masyarakatnya. (adv)